27.000 Kartu Tani di DIY Ditolak, Ini Penyebabnya

Jumali

Rabu, 06 Januari 2021 - 11:27 WIB

Sunartono

27.000 Kartu Tani di DIY Ditolak, Ini Penyebabnya

ILustrasi pembagian kartu tani - JIBI

Harianjogja.com, BANTUL--Kabid Sarpras Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Bantul Arifin Hartanto mengakui beberapa waktu terakhir ada sebanyak 27.000 kartu tani di DIY ditolak oleh sistem yang ada. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam data yang dimasukkan pada kartu tersebut.

“Ini sesuai dengan surat dari kementrian kemarin sore. Ada 27.000 kartu direject. Hal ini terjadi karena salah input, baik nama maupun NIK. Untuk itu akan segera kami beritahukan kepada teman-teman untuk diperbaiki,” katanya Selasa (5/1/2021).

Menurut Arifin, bagi para petani yang memiliki kartu tani sejatinya tidak ada alasan untuk tidak dilayani oleh toko pupuk yang ditujuk. Sebab, mereka tinggal datang ke toko pupuk yang ditunjukkan dan mencocokkan data berupa nama dan NIK mereka agar bisa membeli pupuk bersubsidi.

“Karena datanya kan mereka sudah punya. Mereka punya form juga, selama tercatat petani bisa langsung membeli,” paparnya.

Lebih lanjut Arifin mengungkapkan, sejauh ini pihaknya memastikan ada 51.000 petani di Bantul telah diajukan untuk mendapatkan kartu tani. Selain itu, DP2KP juga telah mengajukan alokasi per jenis pupuk bersubsidi yang dinilai mencukupi untuk kebutuhan petani.

“Hanya saja, kartu tani ini kan yang terbitkan dari BRI. Memang ada keluhan dari teman-teman toko penjual pupuk yang ditunjuk jika laporannya tidak mudah,” ucap Arifin.

Sebelumnya, Ketua Gapoktan Sedyo Manunggal, Carikan, Mulyosari, Bambanglipuro, Wahono mengatakan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dialami beberapa waktu terakhir. Saat itu, dirinya yang mengantongi kartu tani dan menunjukkan buku rekening tetap gagal mendapatkan pupuk bersubsidi.

“Pupuk bersubsidinya ada. Tapi, saya tidak bisa membeli pupuk tersebut. Karena kartu tani dan bukti saldo di buku rekening belum bisa digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi,” katanya.

Padahal, keberadaan pupuk sangat penting, mengingat usia tanaman padi sudah mencapai usia satu bulan. Jika terlambat diberi pupuk, gagal panen bakal mengancam dirinya dan petani lainnya.

“Tidak hanya saya. Di kelompok tani saya ada 61 anggota yang mendapatkan kartu tani, dan mereka juga kesulitan untuk bisa membeli pupuk bersubsidi melalui toko pupuk yang telah ditunjuk,” lanjut Wahono.

Sementara jika petani harus membeli pupuk nonsubsidi, maka kerugian bakal menimpa petani. Sebab, harga pupuk nonsubsidi jauh lebih mahal daripada pupuk subsidi. Semisal, untuk Urea, harga subsidi adalah Rp2.500 perkilogram, sedangkan nonsubsidi Rp6.000 perkilogram, Ponska subsidi hanya Rp1.700 perkilogram, untuk non subsidi Rp4.000 perkilogram.

“Untuk itu jika dipaksakan pasti kami rugi. Belum biaya untuk lainnya,” ungkapnya.

Ketua Asosiasi Petani Bawang Merah, Srigading, Sanden, Suroto mengatakan, tak ada alasan bagi toko pupuk untuk tidak melayani pemilik kartu tani yang akan membeli pupuk bersubsidi. Sebab, petani tersebut bisa menunjukkan kartu tani dan dibuku rekening terdapat uang simpanan serta telah muncul kuota pupuk bersubsidi.

Ia menilai, persoalan yang menyebabkan toko pupuk menolak petani karena ketika kartu tani digesek tidak muncul kuota pupuk. Adapun kuota pupuk bagi pemegang kartu tani berbeda-beda disesuaikan dengan luasan lahan yang ditanami dan jenis tanaman.

“Bisa karena rekening kartu tani belum diisi uangnya oleh pemiliknya,” paparnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News