Proyek Jembatan Kewek Dimulai, Target Rampung Akhir 2026
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
\nKegiatan patroli tim gabungan Forkomincam Depok Sleman untuk membubarkan keramaian dan melebihi batas waktu operasional di salah satu Warmindo di Babarsari beberapa waktu lalu. /Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, JOGJA--Satpol PP DIY bersama TNI dan Polri mulai bergerak mengawasi pelaksanaan Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) pada hari pertama, Senin (11/1/2021). Kepala Satpol PP DIY, Noviar, menuturkan 150 petugas diterjunkan setiap hari untuk patroli PTKM.
Petugas dibagi dalam enam regu yang berpatroli dengan sejumlah sasaran, meliputi perkantoran, tempat makan dan tempat usaha lainnya. Bagi tempat makan yang melanggar jam operasional akan langsung diminta untuk tutup.
“Satu regu kami berangkatkan jam 10.00 WIB untuk cek WFH [work from home] 50 persen di perkantoran, satu regu cek pelaksanaan 25% kapasitas tempat makan dan tiga regu diberangkatkan malam untuk cek jam tutup operasional pukul 19.00 WIB,” katanya, Senin (11/1/2021).
Berbeda dengan penegakan hukum sebelum PTKM, kali ini tempat usaha hanya akan mendapat peringatan dua kali sebelum ditutup 3X24 jam. “Datang pertama SP [Surat Peringatan] 1, datang kedua langsung penutupan, jarak waktu hanya tiga hari. Penutupan 3X24 jam,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat DIY dapat mendukung PTKM ini karena jika tidak pelaksanaannya tidak akan efektif. Ia juga menuturkan PSTKM bisa saja diperpanjang jika dari PSTKM 11-25 Januari belum ada dampak penurunan tren covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PJN DIY resmi mulai penggantian Jembatan Kewek Jogja senilai Rp19 miliar. Cek spesifikasi struktur girder baru dan target rampung Desember 2026.
Kubu Febrie Adriansyah menggugat praperadilan dan mengidentifikasi 30 dugaan pelanggaran, termasuk penggeledahan rumah di Sentul.
Padukuhan Kroco Kulonprogo menjalani verifikasi ProKlim Lestari. Jika lolos, Kroco menjadi kampung ProKlim Lestari pertama di Kulonprogo.
Pemerintah membahas kelanjutan Otsus Aceh yang berakhir 2027, termasuk opsi dana 2,5% dan kemungkinan tanpa batas waktu.
Kejagung memeriksa lima pegawai Kemenhut sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi transfer pricing PT TPL periode 2008-2025.
DPRD Bantul telah membahas 7 dari 12 Raperda 2026. Lima Raperda tersisa ditargetkan rampung dibahas hingga akhir tahun.