Pengusaha Hotel di Jogja Menolak Rencana Perpanjangan Kebijakan Pembatasan

Ilustrasi. - Freepik
21 Januari 2021 18:27 WIB Catur Dwi Janati Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia mendekati hari-hari akhir. Kendati demikian beredar kabar Pemerintah Pusat bakal memperpanjang PPKM dari 26 Januari-8 Februari 2021.

Rencana perpanjangan PPKM oleh pemerintah pusat langsung ditanggapi oleh Ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono. Mewakili BPD PHRI DIY secara tegas Deddy menolak diperpanjangnya PPKM atau yang di Jogja disebut PTKM. "Menolak dengan perpanjangan itu. Kenapa alasan kami menolak, dampak dari PTKM ini menyebabkan tingkat hunian merosot tajam sampai saat ini hanya 13,5 persen dan reservasi itu drop," tegasnya pada Kamis (21/1/2021).

Tak dipungkiri Deddy jika hotel tetap bisa buka dan menerima tamu dengan adanya PTKM. Namun wisatawan ragu untuk melakukan kunjungan di tengah situasi seperti ini. "Buka [hotel] tapi orang mau berwisata dengan seperti itu dari luar mau ke suatu daerah dia masih ragu. Nanti di daerah wisatanya diterima enggak ya. Padahal PHRI sudah menyampaikan bahwa tidak apa-apa asal sesuai dengan prokes," tukasnya.

Dampak PTKM diceritakan Deddy begitu memilukan. Dari 400 hotel dan restoran anggota PHRI, 30 di antaranya telah tutup dan terpaksa memberhentikan karyawannya. Beberapa lainnya yang hampir mati, hanya buka kalau ada tamu dan karyawannya sudah banyak yang dirumahkan. Sementara yang terengah-engah masih tetap buka demgan tamu yang hanya sedikit dan karyawannya juga sudah mulai dikurangi. "Kita untuk saat ini dari 400 anggota, 200 anggota itu hampir mati, 30 mati, sisanya terengah-engah. Dengan kondisi saat ini, kita untuk bertahan itu sulit dan kita masih bingung aaplagi yang hrus kita kerjakan karena dari Maret BPD PHRI DIY sudah melakukan action sampai dengan saat ini," tuturnya.

Aksi yang disebutkan Deddy merujuk pada verifikasi prokes yang telah dijalankan oleh segenap pengusaha hotel dan restoran. Selain sertivikasi CHSE dilakukan oleh Kemenparekraf. Akan tetapi kondisi juga belum membaik. "Kita masih berharap komitmen pemerintah antara kesehatan dan ekonomi harus berjalan beriringan bukan saling mematikan atau salah satu diutamakan. Tapi beriringan, ini poin yang harus saya sampaikan. Kalau itu hrus seperti itu, pemerintah harus siap adanya relaksasi bagi kita. Relaksasi untuk PLN, BPJS, pajak-pajak dan lain-lain. Karena operasional untuk bertahan kita sangat berat," tandasnya.

"Ini kan kalau diperpanjang itu kan keprihatinan dunia pariwisata maka kami kalau itu nanti diperpanjang itu duka bagi kita. Maka wujud dari duka itu kita akan semua serentak se-DIY akan memasang pita hitam di dada sebelah kiri. Jadi, berapa yang dirumahkan ini akan tambah. Kemarin saja sudah seribuan ini akan bertambah. Karena apa, sebetulnya dirumahkan itu kan bukan kehendak kita, itu keputusan yang sangat berat. Tapi untuk bertahan ini yang hrus kita lakukan," tegas Deddy.

Intinya sekali lagi Deddy menolak PPKM atau PTKM diperpanjang. "Jelas sikap kita sudah tegas, kalau pun itu nanti dijalankan, pemerintah harus brtnggungjawab dengan adanya relaksasi untuk kita. Karena kita untuk sampai saat ini bertahannya aja sudah sulit," pungkasnya.