Terdampak Pandemi & Diperparah PTKM, Banyak PKL di Jogja Terpaksa Jual Gerobak

Pengurus APKLI saat melakukan audiensi secara terbatas di Kantor DPD RI, Rabu (3/2/2021) sore. - Harian Jogja/Sunartono
04 Februari 2021 03:17 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) DIY menyatakan banyak PKL yang terpaksa menjual gerobak dan beralih profesi karena terdampak pandemi Covid-19 dengan diperparah penerapan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Ketua APKLI DIY Mohlas Madani mengatakan, PKL di wilayah DIY sebenarnya sudah mulai bangkit setelah ada pandemi Covid-19. Namun memasuki Januari 2021 ini kian terpukul dengan adanya PTKM karena operasional yang sebagian besar malam hari justru hanya diperbolehkan hingga pukul 20.00 WIB. Selama pandemic ini para PKL sudah bersusah payah untuk bertahan, bahkan banyak yang sudah tidak mampu bertahan lalu menjual gerobaknya dan beralih profesi.

“Banyak gerobaknya dijual, detailnya belum kami hitung tetapi kami pastikan sangat banyak, gerobak itu dijual hanya untuk menyambung hidup, ada yang kuli serabutan, seperti Mas Wawan [Pengurus APKLI Kota Jogja] sudah setahun tidak jualan. Kemudian ada juga yang membuat masker lalu dijual,” ungkapnya usai melakukan audiensi di DPD RI Perwakilan DIY, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Petugas BPBD DIY Terinfeksi Covid-19, Kantor Ditutup Sementara

Mohlas mengaku kebijakan PTKM sangat merugikan PKL. Ia mengkalkulasi di masa pandemi, pendapatan PKL turun hingga 50%, namun saat pemberlakukan PTKM terjun bebas dengan penurunan mencapai 75%. Padahal untuk operasional PKL harus membayar karyawan minimal Rp80.000 per orang setiap harinya. Karena minimnya omzet, mereka memilih untuk tutup selama PTKM.

“Di Malioboro 400 lebih pedagang kuliner sisi timur yang terdampak PTKM, tidak bisa jualan, daripada rugi, kalau buka. Untuk lesehan buka pukul 17.00 WIB, harus tutup jam 20.00 WIB selesai bagaimana bisa untung?,” katanya.

Dalam hitungannya dari total jumlah PKL di DIY sekitar 20.000 orang, sekitar 60% di antaranya tidak berani beroperasi selama PTKM. “Karena ini bukan persoalan pembatasan waktu PTKM tetapi lebih pada prokes, misalnya dibatasi jam 19.00 WIB, memangnya virus ini hanya malam keluarnya kayak hantu, lalu paginya orang biasa saja. Kami selalu berjanji untuk selalu patuh prokes,” ucapnya.

Baca juga: Sertifikat Tanah Elektronik Diluncurkan, Versi Analog Bakal Ditarik? Ini Penjelasan BPN

Anggota DPD RI Cholid Mahmud mengatakan kedatangan para PKL tersebut atas pengurus dan perwakilan anggota APKLI DIY dengan harapan DPD sebagai wakil dari masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ke pusat. Dari hasil pertemuan itu pihaknya menangkap bahwa semua PKL memahami dan sadar dengan adanya prokes, mereka berkomitmen menerapkan prokes. Sehingga harapannya waktu beroperasi bisa diperpanjang agar mereka bisa bertahan dengan terus berjualan.

“Tetapi bukan PPKM yang harus dihapus karena itu kebijakan luas, tetapi kesempatan berusaha sebaiknya dibuka. Karena PKL jualan sore sampai malam kalau sampai jam 7, jam 8 malam sudah harus tutup sehingga tidak ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan,” katanya.

Fenomena PKL terpaksa jual gerobak tersebut tentu memprihatinkan karena selama ini PKL hidup dengan usahanya sendiri dan tidak banyak meminta bantuan. Bahkan mereka bisa menciptakan lapangan kerja untuk minimal dua atau tiga orang setiap satu lokasi jualan. Oleh karena itu Cholid memastikan akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat serta daerah dalam upaya memperpanjang durasi operasional.

“Saya akan komunikasi dengan dengan Pemda DIY, karena selama ini sudah dinyatakan masyarakat jangan takut untuk berusaha agar ekonomi berputar. Ungkapan itu harus diikuti kebijakan memberikan kesempatan berusaha termasuk PKL. Satu atau dua hari ini saya akan komunikasi, ini untuk antisipasi kalau PTKM diperpanjang lagi setelah 8 Februari,” katanya.