BPD DIY, Konsisten Hadirkan Program Merakyat

Harianjogja.com, KULONPROGO--Lebih dari setengah abad PT Bank BPD DIY hadir untuk masyarakat. Selama itu pula perusahaan daerah yang mengusung visi menjadi bank terpercaya, istimewa dan pilihan masyarakat ini konsisten dalam menghadirkan program-program yang ramah bagi nasabahnya. Salah satunya program restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi Covid-19.

Program itu tersedia di seluruh jaringan perseroan, termasuk di BPD DIY Cabang Wates. "Dalam kondisi pandemi seperti saat ini, perekonomian kan sedang stagnan, nah kita BPD DIY memberikan program restrukturisasi atau penundaan pembayaran kepada para pengusaha termasuk UMKM yang terkena imbas pandemi," kata Pimpinan BPD DIY Cabang Wates, Didit Respati Setiadi, kepada Harianjogja.com, belum lama ini.

BACA JUGA: Update Covid-19 DIY: 206 Positif, 255 Sembuh, 13 Meninggal Dunia

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pihak bank bisa berupa penurunan suku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit atau
konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

"Kita berikan win-win solution kepada nasabah, khususnya UMKM. Sejauh mana dia bisa bertahan. Misalnya dalam perjanjian awal nasabah ingin tiga bulan tapi dalam waktu itu belum bisa bergerak, kita bisa berikan tambahan waktu hingga satu tahun, sehingga nasabah dipastikan bisa pulih lagi," ujar Didit.

Pria kelahiran Yogyakarta, 51 tahun silam itu memastikan perseroan tidak saklek. Jika memang nasabah belum mampu membayar kewajibannya sesuai jadwal, bisa diundur berdasarkan ketentuan OJK, yakni maksimal satu tahun. Yang penting lanjutnya nasabah ada komitmen untuk memenuhi kewajibannya. "Dan sepanjang ada upaya komunikasi dengan kita pasti kita kasih dukungan dan solusi," ucapnya.

Pada prinsipnya kata Didit, tujuan dari program restrukturisasi adalah untuk membantu pengusaha khususnya UMKM agar bisa menata kembali usahanya yang terpuruk karena dampak pandemi. Sejauh ini sudah ada sekitar 500 nasabah yang mengikuti program tersebut dengan eksposur mencapai Rp150 miliar. Sebagian besar nasabah itu adalah pelaku UMKM.

Restrukturisasi kredit hanyalah satu dari sejumlah program pengembangan UMKM yang dimiliki BPD DIY. Program lainnya meliputi kredit Pemberdayaan Ekonomi Daerah (PEDE) untuk merangkul sektor ulta mikro agar bisa naik kelas dengan memberikan pembiayaan tanpa jaminan dengan plafon maksimal sebesar Rp2,5 juta dan bunga sebesar 3% per tahun, serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro, dengan bunga sebesar 6% per tahun.

Saat ini BPD DIY juga sedang menggencarkan program QRIS yang merupakan standarisasi pembayaran digital menggunakan QR Code dari Bank Indonesia. Dengan QRIS, pembayaran dapat dilakukan dengan praktis, mudah, dan cepat. Cukup dengan sekali scan menggunakan smartphone Android, transaksi dapat dilakukan dengan scan QR Code.

"Jadi kita lagi menggalakkan pembayaran non tunai di semua UMKM yang ada di Kulonprogo, termasuk di destinasi wisata. Ini juga merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat untuk melakukan pembayaran non tunai dalam rangka mendukung pemerintah memutus pandemi Covid-19, karena sistem bayarnya tidak bersentuhan fisik," jelas Didit.

Untuk program jangka panjang, BPD DIY cabang Wates menggandeng Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop UMKM) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kulonprogo dalam rangka mengembangkan pelaku UMKM di Bumi Menoreh.

"Kemarin saya dapat data dari Diskop UMKM bahwa ada sekitar 15.000 pelaku UMKM di Kulonprogo, nah insyallah kami secara bertahap ingin mengembangkan pelaku UMKM tersebut. Karena dengan banyaknya pelaku UMKM itu apabila mereka berkembang akan meningkatkan perekonomian di masing-masing wilayah," kata Didit.

Bapak empat anak ini berharap, seluruh program pengembangan UMKM yang dimiliki BPD DIY bisa membuat bank ini benar-benar milik masyarakat. Diharapkan masyarakat bisa merasa memiliki BPD DIY sehingga semua kebutuhan transaksi dapat melalui perseroan ini. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News