Seorang ASN Izin Keluar Bantul Saat Libur Imlek, Setelah Pulang Diminta Rapid Test

Ujang Hasanudin

Senin, 15 Februari 2021 - 06:37 WIB

Nina Atmasari

Seorang ASN Izin Keluar Bantul Saat Libur Imlek, Setelah Pulang Diminta Rapid Test

Foto ilustrasi: Petugas dari Polres Gunungkidul dan Dinas Perhubungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan luar DIY di pintu masuk di Kapanewon Patuk, Jumat (12/2/2021). - Ist/dok Dishub Gunungkidul

Harianjogja.com, BANTUL- Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Sekda Bidang Pemerintahan, Hermawan Setiaji mengaku ada satu orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang izin keluar kota atau mudik selama libur Tahun Baru Imlek ini.

“Ada mas [yang izin ke luar daerah] satu orang ijin orang tuanya meninggal di Lamongan. Setelah pulang diminta rapid antigen nanti,” ucap Hermawan melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp, Minggu (14/2/2021).

Hermawan mengatakan data tersebut baru yang terlaporkan. Sebelumnya dia mewanti-wanti semua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mudik atau bepergian ke luar daerah DIY selama libur Imlek bisa terkena sanksi.

Larangan ASN mudik atau bepergian ke luar daerah sudah diatur dalam Instuksi Bupati Nomor 5/Instr/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Bantul untuk Pengendalian Covid-19.

“Intinya iya mas ada sanksi sudah diatur di Inbup [Instruksi Bupati Bantul]," kata Hermawan, Rabu (10/2/2021). Dalam Inbup tersebut ASN dilarang bepergian ke luar daerah DIY dan juga dilarang menerima tamu dari luar DIY.

Menurut Hermawan, selain Inbup, larangan ASN mudik juga sudah diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negata dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah Bagi Pegawai ASN Selama Libur Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam SE Menpan RB Tjahjo Kumolo tersebut, melarang pegawai ASN dan keluarga bepergian ke luar daerah atau mudik selama periode libur Imlek. Apabila terpaksa maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya.

Apabila terdapat ASN yang melanggar maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin. Hukuman disiplin mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN mengatur hukuman dari ringan sampai berat. Mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan gaji, penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News