Bupati Baru Gunungkidul Belum Bisa Tata Pejabat

Ilustrasi - Freepik
02 Maret 2021 17:27 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Bupati Sunaryanta dan Wakil Bupati Heri Susanto di Gunungkidul harus langsung tancap gas. Pasalnya, dalam kurun waktu enam bulan harus menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan visi misi yang dimiliki.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanto mengatakan tugas pertama yang harus diselesaikan dalam kepemimpina bupati baru adalah menyelesaikan pembahasan Perda tentang RPJMD. Rancangan ini harus selesai dalam waktu enam bulan sejak pelantikan. “Waktunya tidak banyak sehingga RPJMD menjadi skala prioritas untuk dibahas,” katanya, Selasa (2/3/2021).

BACA JUGA: Disdikpora DIY Susun Juknis Jelang PPDB Online 2021

Ia menuturkan, konsultasi dengan Pemda DIY dan Pemerintah Pusat bertujuan agar RPJMD bisa sejalan dengan rencana pembangunan menengah milik provinsi dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Harus sejalan dengan pembangunan di provinsi maupun tingkat pusat,” katanya.

Meski waktunya tidak banyak, Sri Suhartanto optimistis pembahasan RPJMD bisa selesai tepat waktu.

Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, untuk pembahasan RPJMD, anggota dewan berkomitmen membahas secara bersama dengan bupati. Menurut dia, pembahasan ini menjadi prioritas utama setelah adanya pelantikan. “Batas waktunya hanya enam bulan dan itu harus sudah selesai,” katanya.

Selama RPJMD belum diketok, bupati baru belum bisa menata pejabat. Oleh karenanya, ia meminta pembahasan bisa segera dilakukan sehingga pengesahan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan. “Intinya kami siap untuk melakukan pembahasan secara bersama-sama,” katanya.