Dipecat Karena Hadiri KLB Deli Serdang, Ini Kata Ketua DPC Partai Demokrat Bantul

Sejumlah simpatisan melakukan pengamanan di area Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). - ANTARA FOTO/Endi Ahmad
11 Maret 2021 12:37 WIB Jumali Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL - Ketua DPC Partai Demokrat (PD) Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto mengaku enggan banyak berkomentar terkait dengan pemecatan dirinya oleh DPD PD DIY karena menghadiri kongres luar biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Iya benar. Soal detail silakan tanya ke DPD PD [DPD Partai Demokrat] DIY,” kata Nur, dihubungi Kamis (11/3/2021).

Nur juga enggan berkomentar terkait dengan kebenaran dirinya hadir di KLB Demokrat yang digelar di Deli Serdang. Ia mengatakan, butuh waktu untuk memberikan tanggapan maupun mengambil langkah selanjutnya.

“Nanti saya akan konferensi pers, sekitar dua mingguanlah. Sementara saya enggak akan komentar dulu,” lanjut Nur.

Baca juga: Ketua DPC Partai Demokrat Sleman dan Bantul Dipecat karena Ikut KLB Deli Serdang

Sementara, Sekretaris DPC Partai Demokrat Bantul, Hozi mengakui jika Nur telah dipecat dari Partai Demokrat. Bahkan Hozi menyatakan dirinya yang mengantarkan surat pemecatan.

Selain memecat Nur, pada Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.65/SK/DPP.PD/DPC/III/2021 juga ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Bantul, DIY, yang akan dipegang oleh Irawan S Leksono.

Terpisah, Ketua DPD Partai Demokrat DIY Heri Sebayang mengatakan kader yang dipecat yakni ketua DPC PD Sleman dan Bantul. Keduanya diketahui hadir dalam KLB di Deli Serdang.

Baca juga: Dipecat Karena Hadiri KLB, Ketua DPC Demokrat Sleman Bantah Iming-iming Rp100 Juta

"Mereka dipecat karena membelot. Hadir dalam KLB. Tidak taat dengan aturan partai. Sudah dipecat," kata Heri.

Sekretaris DPD Partai Demokrat DIY, Freeda Musthikasari mengatakan indikasi pembelotan dari Ketua DPC PD Sleman dan Bantul terlihat saat DPP meminta agar pemilik suara, yakni DPD dan DPC membuat surat dukungan kepada Ketum AHY. Akan tetapi, sampai batas waktu yang diberikan yakni Kamis (4/3/2021), surat dukungan tidak ditandatangani dan diserahkan.

"Kami juga kesulitan berkomunikasi dengan yang bersangkutan," katanya.