Mewujudkan Industri Berbasis Demokrasi Ekonomi

Aktivitas Sekretaris Komisi B DPRD DIY Atmaji bersama masyarakat. - ist.
29 Maret 2021 21:57 WIB Media Digital Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Membahas industri di DIY, tidak lepas dari pengembangan industri kreatif sebagai terobosan. Banyak pandangan pakar yang menyebut DIY merupakan daerah yang sarat dengan peluang pengembangan industri kreatif. Namun, industri di DIY berkembang karena ditopang oleh industri yang selama ini sudah mapan.

Sekretaris Komisi B DPRD DIY Atmaji menjelaskan kehadiran Perda No.7/2019 tentang Rencana Pembangunan Industri, menjadi panduan penting pengembangan industri di DIY. Perda ini mengarahkan secara holistik, baik industri besar maupun industri kecil menengah (IKM). Mengingat butuh upaya maksimal untuk menghadirkan investor yang diharapkan mampu mengembangkan industri besar di DIY.

Perda tentang Rencana Pembangunan Industri, memiliki tujuan besar untuk mewujudkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan. Selain itu mewujudkan pemerataan pembangunan industri DIY guna memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

“Maka program yang ditempuh dengan pengembangan industri unggulan dan pengembangan perwilayahan industri dengan pembangunan kawasan industri besar. Adapun pengembangan industri unggulan ditempuh dengan mengembangkan industri furnitur dan industri bahan dari kayu, industri tekstil, kulit, logam, bahan galian bukan logam dan lain-lain,” katanya Senin (29/3).

Ia menambahkan mencermati arah pembangunan industri di DIY tersebut, maka secara substantif pengembangan industri di DIY dengan asas demokrasi ekonomi. Memiliki sifat humanis yang ditandai dengan pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara merata dan berkeadilan. Selain itu harus memperhatikan pemerataan kewilayahan berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Perda Rencana Pembangunan Industri, lanjutnya, memberikan gambaran terhadap strategi besar yang akan ditempuh DIY, yaitu pengembangan industri besar dengan pembangunan kawasan industri, serta pengembangan IKM.

Ia menyebut IKM mempunyai kekuatan tersendiri dalam menjalankan roda usahanya. Termasuk dalam skala usaha kecil, IKM bukanlah termasuk usaha padat modal. Kepemilikan perorangan, jumlah tenaga kerja sedikit, serta lahan usaha yang relatif tidak terlalu luas, menjadikan IKM sangat luwes dan lincah dalam usahanya.

Menurut Atmaji, IKM berjalan mandiri tanpa ketergantungan yang besar pada kebutuhan modal. Meskipun ada pandangan bahwa mengembangkan IKM seperti ngopeni uang receh. Tetapi sesungguhnya IKM justru masuk dalam kategori usaha tahan banting dalam menghadapi berbagai keterbatasan dan krisis. Sumbangsih IKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah dapat dikatakan cukup lumayan.

“Kebijakan lain yang sangat diperlukan oleh IKM saat ini adalah ketersediaan jaringan Internet yang mampu menopang metode pemasaran secara online. Pada sisi lain, era digital saat ini yang menuntut inovasi pemasaran dan transaksi, khususnya melalui metode online, seringkali menghadirkan problematika baru dari pelaku IKM berupa penipuan dari pihak-pihak yang mengaku seolah-olah konsumen,” ujarnya.

Atmaji menilai pelatihan akan pemahaman hukum bagi pelaku usaha mutlak sangat diperlukan. Pemda DIY diharapkan memaksimalkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi pelaku pada IKM.

Harapannya, pembangunan industri di DIY dengan berbasis pada IKM, bukan semata-mata terkait persoalan ekonomi, namun lebih dari itu, menyangkut ideologi keberpihakan pada demokrasi ekonomi. (ADV)