Tiket Ludes 15 Menit, MJM 2026 Siap Dongkrak Wisata Jogja
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Kabid Humas Polda DIY Kombes pol Yuliyanto saat memberikan keterangan kepada wartawan di lobi Mapolda DIY, Senin (24/2/2020).-Harian Jogja/Hafit Yudi Suprobo
Harianjogja.com, JOGJA-- Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yulianto, menjelaskan untuk pemantauan jaringan terorisme di Jogja, Polda DIY sebatas melakukan back up satgas wilayah Densus 88, sehingga tidak memiliki banyak informasi.
“Ada satgas wilayah yang ada di Jogja, yang nangani. Polda sifatnya back up aja,” ujarnya, Minggu (4/4/2021).
Terkait indoktrinasi terorisme, secara umum menurutnya media sosial menjadi salah satu sarana yang rawan untuk digunakan sebagai aktivitas indoktrinasi. “Ada statemen dari Jakarta, dari tokoh, dari pelaku, mereka bilang medsos. Itu secara umum,” ungkapnya.
Sementara untuk kegiatan indoktrinasi di lingkungan pendidikan seperti kampus, ia belum berani berkomentar karena belum memiliki data yang jelas. “Kalau bicara Jogja tidak berani detail. Dari Densus juga tidak semua bisa disampaikan,” kata dia.
Seperti diberitakan, pada Jumat (2/4/2021) petang, Densus 88 Antiteror Mabes Polri menggeledah satu rumah dan satu pondok pesantren (Ponpes) Ibnul Qoyyim, di Padukuhan Gandu, Kalurahan Sendangtirto, Kapanewon Berbah, Sleman. Selain itu, Densus 88 juga menangkap sejumlah warga di Bantul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Polisi menangkap tiga tersangka karhutla di OKU Timur. Petugas menyita abu, ranting, tanah bekas terbakar dan dua korek api gas.
Bantul menghapus denda PBB-P2 untuk tunggakan 1994-2025. Wajib pajak cukup membayar pokok hingga 31 Desember 2026.
AS memperingatkan China dan negara lain soal sanksi sekunder jika tetap berbisnis dengan Iran melalui kampanye ekonomi terbaru.
Menkomdigi Meutya Hafid menghormati proses hukum kasus internet tak berizin di Mentawai dan mendorong pendekatan pembinaan.
KPK mendalami pengelolaan keuangan dan pengadaan Dinas PUPR Kota Bengkulu setelah menyita uang Rp4 miliar dari rumah pejabat.