Gelombang Pemudik Diperkirakan Tiba di Jogja 2 Pekan Sebelum Lebaran

Foto ilustrasi arus lalu lintas saat mudik Lebaran. - Harian Jogja/Gigih M. Hanafi
12 April 2021 16:47 WIB Yosef Leon Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Unit Pelaksana Teknis (UPT) Terminal Giwangan Jogja menyebut belum terdapat lonjakan penumpang yang signifikan Ramadan. Jumlah penumpang maupun bus yang beroperasi disebut masih jauh dibandingkan dengan kondisi normal.

Kepala UPT Terminal Giwangan Jogja, Bekti Zunanta mengatakan, meski pemerintah telah menetapkan larangan mudik pada hari raya besar keagamaan (HRBK) tahun ini, minat masyarakat terhadap mudik dinilainya masih akan tinggi. Kenaikan jumlah penumpang di terminal pun diperkirakan akan berlangsung pada dua pekan menjelang Lebaran atau sepekan sebelum 6 Mei ketika larangan mudik diberlakukan.

BACA JUGA: THR Wajib Dibayarkan, Ini Sanksi untuk Perusahaan yang Telat dan Lalai

"Belum ada kenaikan penumpang. Ini masih sepi sama seperti tahun lalu," kata Bekti, Senin (12/4/2021).

Dia menyebut, sama seperti tahun lalu menjelang Ramadan kali ini jumlah bus yang masuk maupun keluar di terminal tipe A itu tidak terlalu signifikan. Selain karena pandemi, kondisi ini disinyalir diakibatkan oleh moda bus tidak lagi menjadi pilihan utama yang digunakan para penumpang dalam bepergian.

Bekti mengatakan di masa pandemi jumlah bus antar kota antar provinsi (AKDP) yang beroperasi di tempat itu hanya berjumlah sekitar 400 unit. Sementara, untuk layanan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) hanya sejumlah 80-90 unit.

"Operasional bus hanya sekitar 25 persen dibanding kondisi normal. Saat normal kami bisa melayani sebanyak 1.000 unit bus untuk AKAP," ujar dia.

BACA JUGA: Mudik Dilarang, Perbatasan Bantul Akan Dijaga Ketat

Imbasnya, jumlah penumpang pun otomatis berkurang drastis. Bekti mengatakan jumlah penumpang yang masuk maupun keluar di terminal Giwangan hanya berjumlah sekitar 3.000-3.400 orang per hari.

Meski pemerintah secara resmi telah mengeluarkan aturan larangan mudik pada 6-17 Mei mendatang, pihaknya belum membuat aturan turunan maupun persiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang dan menyukseskan aturan larangan itu.

"Kami masih menunggu juklak dan juknis dari kementerian," ujarnya.