WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman akan menjatuhkan sanksi tegas menyusul keluarnya hasil investigasi dan rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) dugaan kebocoran soal Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah (ASPD) Sleman di SMPN 4 Depok. Kepala sekolah terancam dicopot.
Sekda Sleman, Harda Kiswaya, menjelaskan pihaknya belum berkoordinasi dengan TPF terkait hasil investigasi dan rekoemendasi. "Kalau memang terbutki tentu akan ada punishment [hukuman]," kata Sekda Sleman Harda Kiswaya, Selasa (13/4/2021).
BACA JUGA: Kebocoran Soal, Kepala SMPN 4 Depok Sleman dan Guru Matematika Dinonaktifkan
Jika memang terbukti bersalah, kepala sekolah dan guru bisa dicopot. "Yang diduga dilakukan kepala sekolah jelas menyalahi etika pendidikan karena anak didiknya jadi seperti apa nanti," ujarnya.
Ia melihat pada kasus ini kesalahan terjadi karena kesalahan manusia, bukan sistem. "Sistemnya enggak ada masalah. Setengah jam sebelum dimulai [soal] baru dikirim dari provinsi," kata dia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sleman, Priyo Handoyo, mengatakan setelah menerima rekomendasi dari TPF, pemkab akan membentuk tim ad hoc untuk menentukan sanksi bagi guru dan kepala sekolah.
"Melibatkan inspektorat dan dinas pendidikan. Sanksi tergantung bentuk kesalahanya, kalau berat bisa sampai penurunan jabatan. Pemberian sanksi bisa satu sampai dua minggu," katanya.
BACA JUGA: TPF Bongkar Keterlibatan Guru & Kepala Sekolah Terkait Bocornya Soal ASPD di SMP N 4 Depok
Terpisah, Kepala SMPN 4 Depok, Lilik Mardiningsih, tidak mau berkomentar banyak dan menyerahkan keputusan kepada Pemkab Sleman. "Maaf, saya mengikuti saja keputusan dari dinas," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi fenomena sekolah yang kekurangan murid. Lokasi sekolah hingga stigma sekolah favorit menjadi sorotan.
Penelitian terbaru mengungkap bahwa menguap membantu mengatur cairan otak, menjaga suhu tubuh, hingga mendukung pembuangan limbah metabolisme.
Pemerintah masih mengkaji lokasi PFII. Bali menjadi salah satu opsi, termasuk kawasan KEK yang statusnya dapat diubah jika diperlukan.
Program kompor listrik gratis untuk rumah tangga masuk RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pengurangan subsidi energi dan impor LPG.
Target PAD retribusi parkir Kulonprogo naik menjadi Rp1,187 miliar pada 2026. Dishub optimistis tercapai dengan sistem kontrak pengelolaan parkir.