Balai Besar P3KS Ungkap Dampak Sosial Pembangunan YIA

Harianjogja.com, WATES--Dampak sosial yang ditimbulkan akibat pembangunan bandara Yogyakarta International Airport (YIA) terhadap masyarakat di Kabupaten Kulonprogo menjadi sorotan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta.

"Penelitian ini telah dilaksanakan sejak tahun 2019, dan di tahun 2021 ini telah memasuki tahun ketiga penelitian. Melalui audiensi ini kami ingin memaparkan hasil penelitian dan menjelaskan rencana tindak lanjut dari penelitian ini” ungkap Luwihadi, perwakilan Kepala B2P3KS Yogyakarta pada Rabu (5/5/2021).

Luwihadi menuturkan B2P3KS melihat pembangunan fisik maupun ekonomi pada suatu wilayah akan melahirkan berbagai dampak dan pengaruh sosial. “Untuk itu, saya berharap penelitian ini dapat memberikan hasil yang baik dan positif terhadap pembangunan fisik maupun sosial di DIY," imbuhnya.

Penyaji Materi dari B2P3KS Yogyakarta sekaligus Ketua Tim Peneliti, Indro Winarno, menyampaikan kehadiran B2P3KS di Kabupaten Kulonprogo didasari oleh adanya nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2018 antara Kementerian sosial, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dan PT Angkasa Pura I.

“Melalui nota kesepahaman tersebut, kami bertugas untuk pemberdayaan masyarakat terdampak pembangunan NYIA dengan melakukan observasi, pengamatan, dan wawancara terhadap kalangan masyarakat tersebut," kata Indro.

"Adapun tugas pokok kami yaitu mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, baik berupa data atau aspirasi yang kami susun sebagai referensi untuk penyusunan kebijakan di lingkungan Kementrian Sosial," ujar Indro.

Melalui penelitian tersebut, Indro menyebutkan beberapa temuannya terkait dampak sosial dari pembangunan bandara YIA. Keberadaan bandara YIA telah dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Adapun, tiga strategi MP3EI di antaranya mengembangkan enam koridor ekonomi yang meliputi wilayah (Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali & Nusatenggara, dan koridor Maluku & Papua. Pembangunan bandara YIA merupakan salah satu pembangunan di koridor jawa. Selanjutnya, adalah membangun konektivitas Lokal dan Internasional, serta meningkatkan SDM di setiap koridor.

"Dampak pembangunan dan perkembangan bandara YIA semakin pesat dan luar biasa. Dengan adanya perkembangan yang semakin cepat, maka akan memungkinkan terjadinya kesenjangan di era digitalisasi pelayanan publik dan pasar khususnya di bidang teknik informasi dan komunikasi," kata Indro.

Pembangunan tersebut jika tidak diimbangi dengan pembangunan sosial, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan. Oleh sebab itu, pembangunan Bentang Alam (physic engineering) harus diimbangi dengan pembangunan Bentang Sosial (social engineering).

“Adapun, rencana kami untuk mengimbangi pembangunan sosial tersebut yaitu dengan menyiapkan masyarakat dalam menghadapi era aerotropolis di Kabupaten Kulonprogo," kata Indro.

Aerotroplis merupakan pengembangan kota berbasis bandara. Konsekuensi awal dari pembangunan kota dengan konsep aerotropolis adalah penyiapan lahan untuk pembangunan fisik daerah dengan berbagai fasilitasnya (physic engineering) yang berdampak pada alih fungsi lahan tidak hanya berhenti saat terselesaikannya pembangunan kota.

"Tetapi akan berjalan secara terus menerus sesuai dengan tuntutan kehidupan dan penghidupan masyarakat” jelasnya.

Peneliti B2P3KS Yogyakarta lainnya, Gunawan, menambahkan perkembangan kota dengan konsep aetrotropolis akan berdampak pada puluhan hingga radius ratusan kilometer dari sekitar kawasan bandara YIA.

Terutama pada tiga titik kawasan yaitu Temon sebagai kawasan afiasi, Menoreh sebagai kawasan wisata, dan Sentolo sebagai kawasan industri yang akan menjadi incaran para pengusaha, pebisnis, hingga investor.

“Hal ini tentu akan menimbulkan persaingan antara orang luar dan orang dalam, dan biasanya orang luar lebih siap. Dalam kondisi seperti ini kita memiliki tuntutan untuk segera menyiapkan masyarakat Kulonprogo dalam menghadapi era aerotropolis ini. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan kawasan tiga titik di atas,” tuturnya.

Bupati Kulonprogo Sutedjo telah memberikan lampu hijau kepada B2P3KS untuk melanjutkan penelitian. Kedepannya, Dinas Sosial Kulonprogo sebagai fasilitator akan menghadirkan kembali perwakilan OPD di Kulonprogo.

"Agar nantinya lebih produktif untuk melaporkan ke kepala OPD masing masing. Sehingga diharapkan masing-masing OPD dapat turut berpartisipasi dalam kelanjutan penelitian ini dengan mengirimkan orang yang tepat, konsisten dan nyambung," kata Sutedjo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News