1.000 Paket Makanan Dibagikan di Malioboro saat PPKM Darurat

Harianjogja.com, JOGJA--Sebanyak 1.000 paket makanan siap saji dibagikan oleh Komunitas Velox untuk pengemudi andong dan becak di Kawasan Malioboro saat PPKM Darurat, Kamis (8/7/2021).

Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) DIY sekaligus Penasehat Komunitas Velox Andry Wibowo yang turut dalam pembagian makanan tersebut berharap aksi tersebut bisa menjadi stimulus bagi warga yang memiliki pendapatan lebih agar berbagi kepada masyarakat kecil terdampak Covid-19.

BACA JUGA : PPKM Darurat: 5 Pasar Tradisional di Kota Jogja Ditutup Sementara

"Kami dorong, bahwa warga yang memiliki kecukupan dari sisi pendapatan, hari ini momentum untuk mengulurkan tangan. Karena konsep nilai kebangsaan itu muncul dari kegotongroyongan, kita tunjukkan rasa kemanusiaan untuk peduli kepada mereka yang terdampak," katanya.

Ia menambahkan jumlah makanan yang dibagikan sebanyak 1.000 paket setiap harinya dan direncanakan selama pemberlakuan PPKM Darurat. Selain Malioboro, rencananya akan menyasar titik lain di wilayah DIY. Selain makanan, kelompoknya juga membagikan masker sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat yang terpaksa masih beraktivitas di luar rumah.

“Kami rancang harian 1.000, staf yang akan menyusun, bisa Malioboro dan tempat lain, selama PPKM Darurat, nanti kita lihat dinamika perubahan kebijakan pusat,” katanya.

Andry menilai kegiatan tersebut merupakan gerakan bersama untuk memberikan bantuan kepada masyarakat seperti di Kawasan Malioboro karena masih ada yang terpaksa beroperasi seperti pengayuh becak dan kusir andong.

BACA JUGA : PPKM Darurat, Pasar Tumpah di Jogja Tutup Sementara

“Dampak di Malioboro, tentunya pedagang kaki lima menjadi sasaran dan mereka bekerja di sektor transportasi tradisional seperti tukang becak, andong, sehingga ini sebagai gerakan bersama untuk warga terdampak,” ujarnya.

Ia sepakat, dalam menangani pandemi harus ada kolabaorasi menjalankan berbagai program yang telah digulirkan pemerintah. Termasuk melaksanakan PPKM Darurat harus sesuai dengan arahan dari Gubernur maupun Pemerintah Pusat.

“Sesuai arahan Ngarso Dalem, Bapak Presiden, kita laksanakan perintahnya dengan disiplin, kita contoh negara yang taat pada direktif pemerintahannya. Kita tingkatkan kembali kepatuhan masyarakat,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News