Perlu Kolaborasi untuk Capai Target Vaksinasi

Harianjogja.com, JOGJA– Perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk capai target vaksinasi, termasuk di DIY. Paniradya Kaistimewan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang fokus pada perencanaan tidak bisa serta merta malaksanakan program vaksinasi di lapangan.

Menurut Paniradya Pati, Aris Eko Nugroho, sejak Januari sampai awal Juni vaksinasi bergulir di DIY, belum ada kaitannya anggaran vaksinasi dengan dana keistimewaan (danais).

Setelah merancang, berkomunikasi, dan berkonsultasi dengan berbagai pihak, danais bisa bersumbangsih pada proses vaksinasi. Sumbangsih ini tidak mengubah banyak hal dalam perencanaan danais sebelumnya. Kini danais membiayai pelaksanaan vaksinasi, salah satunya yang dilaksanakan oleh OPD di tingkat provinsi.

“Awal Juni 2021 ada diskusi, ada tawaran kerja sama, temasuk dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DisKopUKM) DIY,” kata Aris dalam acara Rembag Kaistimewan bertema Tingkatkan Kesadaran Diri, Sudahi Pandemi, Ayo Vaksin, Kamis (22/7/2021).

“Ini baru awal, justru setelah melihat apa yang dikerjakan DisKopUKM DIY, ada penawaran dari OPD lain.”

Segala upaya ini sebagai cara untuk mencapai target vaksinasi dari pemerintah pusat. Dari yang sebelumnya satu juta vaksin sehari secara nasional, kini meningkat menjadi 2,5 juta vaksin sehari. Sementara di DIY sampai 20 Juli, capaian vaksinasi masih sekitar satu juta orang pada dosis pertama. Jumlah ini sekitar 35,4 persen dari total target. Untuk capaian vaksin dosis kedua baru 14,2 persen.

“Ini tantangan bahwa kami harus kolaborasi, bagaimana pun juga sebagai orang yang di depan atau leader-nya vaksin itu Dinas Kesehatan, dari beliau bisa meng-hire aktivitas OPD-OPD,” kata Aris.

Dengan adanya target dari pusat, pemerintah dan OPD di daerah juga perlu berbenah. Menurut Kepala DisKopUKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, dua kriteria masyarakat di bawah binaannya yaitu koperasi dan UKM. Setelah selesai menyisir dan menyasar, vaksinasi untuk dua kategori tersebut akan terus berlangsung.

“Kami mengutamakan kesehatan dulu, ekonomi iya, tapi misal tidak sehat, ekonominya juga tidak tumbuh. Harus pendataan, suka tidak suka, mau tidak mau menjadi target vaksin. Di data Sibakul ada 300.000 UKM, ini menjadi salah satu sasaran,” kata Siwi.

Menurut Komite Tetap Pembinaan dan Pengembangan Sekretariat KADIN DIY, Timothy Apriyanto, dalam kondisi pandemi seperti ini, maka perlu menerapkan strategi pertahanan. Selain protokol kesehatan ketat, strategi pertahanan lainnya yaitu vaksinasi. Dengan capaian vaksinasi antara 70-80 persen dari total masyarakat, maka akan terwujud kekebalan komunal.

“Desain kebijakan publik harus utamakan arus kesehatan,” kata Timothy.

Namun pelaksanaan di lapangan juga bukan tanpa kendala. Salah satu kendalanya terkait birokrasi. Timothy merasa vaksinasi dengan syarat KTP kurang tepat. Meskipun pertanggungjawaban daerah berdasarkan data KTP, namun tanggung jawab kesehatan lebih penting.

“KADIN percepatan vaksinasi fokus pada trobosan dan proses tata laksana vaksinasi. Kami pelopor KTP tidak menjadi syarat akses vaksinasi. Kami berani negosiasi,” kata Timothy.

Agar target vaksinasi dan kekebalan komunal segera tercapai, perlu ada inovasi dan evaluasi birokrasi yang menghalangi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News