Lewat Padat Karya, Talut Jalan Rawan Ambrol Diperbaiki

Harianjogja.com, JOGJA--Pengembangan infrastruktur di padukuhan menjadi salah satu upaya penting untuk membangun desa. Padat karya, tak cuma membantu wujudkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memberdayakan warga untuk pulihkan ekonomi.

Menyasar 60 titik, padat karya juga menyentuh perbaikan talut jalan di Padukuhan Pelemwulung, Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan.

Ketua Kelompok Padat Karya Palemwulung, Sumardi menjelaskan sebelumnya tidak ada talut di jalan tersebut. Baru kali ini talut dibangun, melalui program padat karya anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) DIY. "Sebelumnya enggak ada talutnya," ujarnya, Kamis (12/8/2021).

Padahal, kata Sumardi, jalur tersebut merupakan akses warga dari beragam wilayah. "Ini badan jalan antara jalan sebelah utara Baluwarti itu perbatasan antara Kota Jogja dan Kabupaten Bantul," ucap dia.

Secara rinci Sumardi menjelaskan pembangunan talut jalan mencakup kurang lebih 165 meter. Pembangunan talut disebutkan Sumardi sangat penting karena menampung beban kendaraan yang cukup banyak.

"Itu prinsipnya semula belum ada ada talut dan mengkhawatirkan. Ketika beban kendaraan yang lewat, talut yang lama jadi ambrol," jelasnya.

Di sisi lain, Sumardi menyebutkan pembangunan yang ada sebagian belum tertata. "Belum tertata yang mestinya antara beda tanah itu ada talutnya ini belum ada," tambahnya.

Kendati sampai saat ini belum pernah terjadi ambrol atau kejadian yang tidak diinginkan di lokasi pembangunan, Sumardi menegaskan pembangunan talut diperlukan untuk mencegah hal-hal buruk terjadi kepada warga yang melintas.

Menurutnya kalau tidak segera diantisipasi, kemungkinan besar ambrol bisa terjadi. "Sesuai dengan perencanaan wilayah Banguntapan. Memang mutlak perlu talut," ujarnya.

"Belum pernah ambrol. Tapi kan perlu diantisipasi. Kalau memang dibiarkan enggak ditalut sekarang ya ambrol. Bahkan talut lama itu pada retak," tambahnya.

Memberdayakan warga sekitar lokasi, program padat karya membantu perekonomian warga. Banyak di antaranya merupakan pengangguran. "Yang jelas memanfaatkan pengangguran yang ada di Banguntapan, terutama di Pelemwulung sesuai dengan prinsipnya padat karya. Warga terdampak pandemi," tandasnya.

Sumardi berharap adanya pembangunan program padat karya dapat berkesinambungan. "Harapannya berkesinambungan pekerjaan ini karena ini titik awal dan baru pertama kali dapat talut karena banyak yang harus ditata wilayahnya," ungkapnya.

Anggaran Besar

Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih berkeinginan seluruh wilayah di Kabupaten Bantul memiliki infrastruktur fisik yang bagus. Jalan-jalan masuk desa bagus yang dapat diwujudkan melalui program padat karya ini.

"Tentu ini membutuhkan anggaran pembiayaan yang luar biasa besar. Karena itulah sinergi diperlukan baik APBD Bantul, APBD DIY, bahkan APBN dan juga APBDes supaya bisa mempercepat pembangunan infrastruktur," tandasnya.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bantul, Aris Suharyanta menerangkan program padat karya memiliki berbagai tujuan. Di antaranya menekan angka pengangguran, setengah penganggur dan masyarakat miskin. Selain itu, adanya program ini akan turut meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat pelayanan sosial dasar mulai dari kesehatan, pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian.

Dari 60 titik pelaksanaan padat karya di 2021, setidaknya 3.120 tenaga kerja diserap dalam berbagai bentuk pembangunan infrastruktur. Perinciannya, pembangunan infrastruktur pada padat karya tahun ini meliputi corblok di 45 titik, pembuatan talut di 11 titik, corblok bersama talut dua titik, pembauatan drainase satu titik dan pembangunan drainase tertutup satu titik.

Sekretaris Disnakertrans Bantul, Istirul Widilastuti menerangkan anggaran padat karya sebesar Rp160 juta akan digunakan dalam berbagai peruntukan, pertama untuk upah perangsang kerja total Rp68 juta. Selanjutnya untuk pembelian bahan-bahan material sekitar Rp72 juta. Sementara itu Rp20 juta diperuntukkan untuk kegiatan lain pendukung program padat karya.

"Upah tenaga kerja Rp70.000 per hari, tukang Rp80.000 per hari, dan ketua kelompok Rp90.000 per hari. Disnakertrans yang diurusi persoalan tenaga kerja, oleh karenanya nanti yang akan kembali sebagai upah tenaga kerja menempati posisi yang teratas," terangnya.

Ke depannya, kata dia, padat karya melalui anggaran APBD yang bakal mencakup lebih banyak titik. "Dari anggaran APBD, kegiatan padat karya berlangsung di 103 titik dengan serapan tenaga kerja mencapai 2.678 orang. Mengingat banyaknya titik distribusi material, program padat karya yang dibiayai APBD Bantul akan dimulai pekan depan," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.