Wisata Mulai Buka, Politikus PKS Ingatkan Skrining di Malioboro Harus Ketat

Operasionalisasi ambulans untuk pasien Covid-19 di Kantor DPW PKS DIY, Sabtu (11/9/2021). - Ist/pks.
11 September 2021 18:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengingatkan untuk melakukan skrining lebih ketat di kawasan Malioboro di tengah uji coba pembukaan sejumlah kawasan wisata di DIY. Pengetatan dan pembatasan dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan Covid-19 di DIY yang saat ini mulai landai.

Ketua DPD PKS Kota Jogja Nasrul Khoiri mengatakan pemerintah dan pihak terkait harus melakukan proses skrining dan pengawasan yang maksimal ketika objek wisata mulai dibuka, salah satunya kawasan Malioboro. Karena Malioboro menjadi salah satu tujuan wisatawan setelah mengunjungi destinasi wisata lain di DIY.

Ia berharap berbagai upaya pencegahan Covid-19 seperti memaksimalkan vaksinasi dapat diimbangi dengan kesiapan pengawasan yang baik terkait pembukaan objek wisata. Nasrul sepakat aspek ekonomi melalui pembukaan tempat wisata memang penting dan harus dilakukan tetapi harus dengan cara yang terukur.

“Jangan sampai misalnya kawasan Malioboro tumpah ruah karena sudah mulai dibuka, karena tempat wisata pantai masih ditutup, lalu bus dan kendaraan wisata yang mau masuk ke pantai putar balik, lalu masuknya ke Malioboro. Maka skrining harus ketat,” katanya kepada wartawan di sela-sela vaksinasi dan launching operasional ambulans, Sabtu (11/9/2021).

Ia menambahkan, skrining lebih ketat seperti membatasi jumlah pengunjung harus terus dilakukan. Antisipasi itu perlu dilakukan agar roda perekonomian berjalan melalui pembukaan tempat wisata bisa dilakukan secara perlahan.

“Maka ini kita saling mengingatkan agar proses skrining bisa berjalan. Harapannya roda ekonomi, wisata bergerak tetapi dari aspek kesehatan bisa terjaga dengan baik,” ucapnya.

Ketua Bidang Humas PKS DIY Ahmad Syafii menambahkan semua kader PKS berkomitmen untuk mengawal dan membantu penanganan Covid-19. Baik melalui intervensi kebijakan maupun penambahan sukarelawan dan fasilitas penanganan Covid-19. Salah satunya melalui penambahan satu unit ambulans yang berasal dari dana pribadi para kader. Keberadaan ambulans yang telah disetting untuk pasien Covid-19 itu bisa dimanfaatkan seluruh warga DIY tanpa pandang bulu.

“Ambulans ini bisa dipakai untuk pasien secara umum tetapi fasilitas ambulans dilengkapi dengan standar untuk pasien Covid-19 seperti ada dua tabung oksigen. Tetapi harapan terbesar kami tentunya semua warga DIY sehat dan kasus Covid-19 terus menurun,” ujarnya.

Anggota DPRD DIY ini menyatakan persoalan lain terkait penanganan Covid-19 yang akan diperjuangkan yaitu bantuan sosial untuk warga terdampak di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Salah satunya melalui proses pembahasan Raperda penanganan Covid-19.

“Kami melihat belum ada dukungan yang maksimal untuk masyarakat terdampak yang tidak terdata di DTKS, dengan adanya aturan nantinya bisa menyeluruh yang tertangani,” katanya.