Sleman Belum Berencana Terapkan PeduliLindungi di Lingkungan Pemerintahan

Wisatawan melakukan pemindaian menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat berwisata di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jumat (17/9/2021). - Harian Jogja/Nina Atmasari
23 September 2021 06:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN- Pemkab Sleman belum memikirkan penerapan aplikasi PeduliLindungi di lingkungan pemerintahan. Hal ini bertujuan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak terganggu.

Sekda Sleman Harda Kiswaya mengatakan Pemkab Sleman belum menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di lingkungan pemerintahan. Terutama di lingkungan organisasi perangkat daerah yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Aplikasi ini kan masih ada beberapa kendala. Misalnya soal jaringan. Kami tidak mau ikut-ikutan pemerintah daerah lainnya yang sudah menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi," kata Harda saat dihubungi Harianjogja.com, Rabu (22/9/2021).

BACA JUGA : Uji Coba Wisata, Penggunaan Aplikasi Visiting Jogja & PeduliLindungi Berjalan Lancar

Selain masalah jaringan, lanjut Harda, belum tentu masyarakat memiliki ponsel pintar yang support dengan aplikasi tersebut atau familiar dengan aplikasi tersebut. Jika itu terjadi, maka permohonan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dikhawatirkan dapat terganggu. Jika penerapan aplikasi ini dipaksakan, ia khawatir nanti dapat penolakan dari masyarakat.

"Kalau ada warga yang tidak dapat divaksin karena tidak penuhi syarat, misalnya punya komorbid atau penyintas Covid-19, sementara ia membutuhkan pelayanan saat itu, apa iya ditolak? Kami tidak ingin kepentingan masyarakat terkendala, tidak terlayani," jawab Harda.

Alasan lain yang mendasari argumentasinya adalah capaian vaksinasi di Sleman. Saat ini, lanjut Harda vaksinasi Covid-19 di Sleman sudah mencapai 90% (untuk dosis pertama) dan Pemkab menargetkan 100% pada Oktober mendatang. Dengan capaian tersebut, maka masyarakat Sleman sebagian besar sudah divaksin.

"Sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan untuk membuktikan warga sudah divaksinasi atau belum, dengan menunjukkan kartu vaksin saja. Termasuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Saya kira itu sudah cukup," ujar Harda.

BACA JUGA : Kantor Layanan Publik di Bantul Belum Ada Rencana Terapkan PeduliLindungi

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Sleman Susmiarto menilai akan banyak kendala layanan Dukcapil yang akan dihadapi masyarakat jika aplikasi PeduliLindungi diterapkan.

"Kendala ya mungkin banyak. Contoh saya, saya sudah vaksin kedua. Ketika buka sertifikasi vaksin nggak bisa, tapi muncul info sudah vaksin dosis kedua. Saya sudah lapor tempat vaksin RSUD, tapi ya belum berubah," kata Susmiarto.

Dia masih khawatir, jika aplikasi PeduliLindungi ini diterapkan di Dukcapil maka masyarakat yang akan mengakses pelayanan kependudukan bisa tidak terlayani.

"Kalau diterapkan di Dukcapil, masyarakat kemudian minta Dukcapil untuk mengaktifkan aplikasi PeduliLindungi, jelas belum tentu bisa membantu. Kami perlu simulasi internal dulu," katanya.