Tingkat Hunian Hotel di DIY Melesat Tajam

Ilustrasi - Freepik
03 Oktober 2021 19:47 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Tingkat okupansi atau hunian hotel akhir pekan lalu naik drastis, bahkan tertinggi sejak adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun kenaikan hunian hotel tersebut masih didominasi hotel bintang tiga sampai bintang lima di wilayah DIY bagian tengah dan utara.

“Jumat, Sabtu naik tajam terutama untuk sektor tengah dan utara, bintang tiga ke atas tingkat hunian mencapai 80-90% tapi bintang dua ke bawah naik 20-40%,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranawa Eryana, Minggu (3/10/2021).

Deddy mengatakan wisatawan yang ke DIY saat ini masih didominasi wisatawan menengah ke atas karena bus-bus juga belum bisa masuk ke dalam kota sehingga wisatawan dengan budget menengah ke bawah menginap ke luar DIY. Menurut Deddy, tingkat hunian hotel sudah berangsur membaik sejak tiga pekan terakhir terutama di akhir pekan.

Namun akhir pekan lalu merupakan kenaikan tertinggi sejak adanya PPKM bahkan bisa disebut sejak adanya pandemi Covid-19. “Sudah tiga minggu ini kenaikan lumayan. Jumat dan Sabtu kemarin paling tinggi selama pandemi,” ujar Deddy. 

Dia menduga salah satu faktornya ada acara event sepeda di Merapi, sehingga banyak pengunjung luar daerah yang mengikuti acara tersebut maupun pengunjung yang ingin menjajal jalur-jalur sepeda di wilayah Jogja.

Deddy mengungkapkan kenaikan hunian hotel ini merupakan angin segar bagi pengelola hotel, namun sisi lain hotel bintang tiga ke bawah dan non bintang belum merasakannya. Penyebabnya, kata dia, karena sejumlah objek wisata belum dibuka sehingga wisatawan dengan bujet menengah ke bawah masih kesulitan untuk berlibur ke Jogja.

Terlebih adanya pencegatan jalur menuju objek wisata sehingga banyak bus-bus rombongan wisatawan yang putar balik terutama di kawasan pantai. Pihaknya memahami satu sisi objek wisata itu belum buka. Namun pada sisi lain dia juga meminta pemerintah memperhatikan kondisi ekonomi warga di kawasan wisata yang menggantungkan hidupnya dari pariwisata.

“Kasihan warga dan anggota kami dari PHRI terutama di Gunungkidul itu teriak-teriak lapar karena banyak bus diputar balik, sehingga warga tidak punya pemasukan dalam kondisi pandemi ini. Padahal mereka ingin mandiri,” ungkap Deddy.

Deddy mendorong Pemerintah Pusat, Pemda DIY, dan pemerintah kabupaten untuk membuka objek wisata terutama wisata pantai dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, misalnya yang masuk harus reservasi melalui aplikasi visitingjogja. Ada pemeriksaan suhu tubuh, memastikan semua wisatawan memakai masker dan menjaga jarak.

Menurutnya, jika objek wisata tidak buka sementara wisatawan ada yang menerobos masuk justru lebih riskan terhadap penularan Covid-19 karena tidak ada pengawasan, “Lebih baik dibuka ada kerjasama pemantauan dari pengelola wisata maupun pemerintah,” kata Deddy.