Advertisement
DPRD Bakal Panggil Bupati Gunungkidul Gara-Gara Ini

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Anggota DPRD Gunungkidul berencana memanggil Bupati Sunaryanta terkait dengan kebijakan di masa pandemi Corona. salah satunya, berkaitan dengan rencana pembukaan pariwisata.
Ide pemanggilan ini disuarakan oleh Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho dalam jumpa pers Sosialisasi Kebijakan Pemerintah yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika di Rumah Makan Kebon Ijo di Dusun Tegalmulyo, Kapanewon Wonosari, Rabu (13/10/2021). Guna realisasi pemanggialan, dia akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih membuat surat untuk kemudian diserahan ke bupati.
Advertisement
“Secepatnya sehingga pemanggilan tersebut bisa direalisasikan. Bupati harus datang sendiri dan tidak bisa diwakilkan ke Sekda atau kepala OPD,” kata Heri.
Dia menjelaskan, pemanggilan kepada bupati bukan tanpa dasar. Hal ini mengacu adanya keluhan dari masyarakat mulai dari pelaku seni, pengelola wisata hingga masyarakat umum lainnya.
BACA JUGA: Menpora Bantah 7 Atlet PON Kabur dari Tempat Karantina, Begini Penjelasannya..
“Sudah banyak isu yang bermunculan. Salah satunya pelaku wisata akan mengibarkan bendera putih apabila pariwisata tidak segera buka. Sebelum ini terjadi, maka kami berinisiatif memanggil bupati guna menanyakan kebijakan apa yang akan diambil,” katanya.
Menurut Heri, bupati harus mengambil sikap. Terlebih lagi, sambung dia, sudah ada pertemuan dengan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan (KPCPEN) Ekonomi Nasional sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato. “Saya ikut bersama dalam pertemuan ini dan Pak Airlangga sudah menyatakan bahwa Gunungkidul masuk PPKM level dua, tapi karena aglomerasi di DIY, statusnya masih di level tiga,” katanya.
Dia menambahkan, informasi yang diperoleh dari Ketua KPCPEN ini bisa dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan. Salah satunya menjadi pedoman pembukaan wisata secara terbatas. Terlebih lagi, sambung dia, pengelola wisata juga sudah melengkapi persyaratan untuk sertifikasi CHSE dan aplikasi peduli lindungi.
“Yang terpenting kebijakan tidak terlalu frontal dan untuk kepentingan masyarakat. Saya yakin, Pemeritah Pusat tidak akan mempermasalahkan kalau semuanya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Disinggung mengenai pemanggilan berkaitan dengan hak interpelasi yang dimiliki anggota DPRD, Heri mengakui pemanggilan masih bersifat koordinatif tentang kebijakan yang dilaksanakan. “Masih biasa, tapi kalau tidak ada perubahan maka arahnya bisa kesana,” kata politikus Golkar ini.
Hal senada diungkapkan oleh Anggota DPRD Gunungkidul dari Fraksi Gerindra, Supriyani Astuti. Ia pun mendukung wacana ini karena inisiasi disuarakan oleh pimpinan DPRD. “Kami mengikuti dan siap mendukung pemanggilan,” katanya.
Menurut dia, dampak dari kebijakan PPKM tidak hanya dirakan oleh pelaku wisata, tapi seniman juga ikut merasakan. “Banyak yang mengeluh dan harus ada solusi. Salah satunya diperbolehkan untuk pentas seni dengan ketentuan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Cek Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja
- Bencana Kekeringan Melanda Bantul, Sumber Air Mengering, Warga Trimurti Andalkan Bantuan Droping Air Setiap Hari
- Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang Hari Ini
- Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
- Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Advertisement