BEM KM UGM Desak Pemerintah Lindungi Data Pribadi Masyarakat

Harianjogja.com, DEPOK--Salah satu dari sekian banyak persoalan pelayanan publik di Indonesia yang saat ini kian meresahkan yakni belum terjaminnya keamanan data pribadi masyarakat. Merespon hal ini, BEM KM UGM mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi.

Presiden Mahasiswa BEM KM UGM, Muhammad Farhan, mengatakan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi sampai saat ini masih belum disahkan sehingga pelayanan publik di Indonesia masih tidak aman. “Berdampak pada kepercayaan publik yang menurun drastis,” ujarnya, Sabtu (16/10/2021).

Maka BEM KM UGM mendesak pemerintah segera mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai jaminan keamanan pelayanan publik berbasis digital. Dengan jaminan keamanan data pribadi, maka pelayanan publik berbasis digital pun akan semakin optimal.

Sebagai salah satu gerakan untuk mendorong keamanan data pribadi dan digitalisasi pelayanan publik ini, BEM KM UGM menggelar HackGov 2021, serangkaian kegiatan yang meliputi webinar, bootcamp, hackathon dan festival dengan mengangkat isu e-governance.

Panitia HackGov 2021, Salman Albir Rijal, menuturkan HackGov 2021 bertujuan menyelesaikan permasalahan sekaligus mengedukasi masyarakat seputar pelayanan publik di Indonesia dengan solusi berbasis digital. “Dengan total hadiah Rp20 juta, Hackathon diikuti oleh 180 peserta,” ujarnya.

Pada salah satu webinarnya, HackGov 2021 mengundang Budiman Sudjatmiko yang sempat viral karena gagasannya soal Bukit Algoritma. Dalam webinar bertajuk Masa Depan Indonesia Digital: Harapan dan Rintangan tersebut, juga dihadiri oleh CEO YLabs, Nindi Kusuma.

Saat ini, HackGov 2021 tinggal menyisakan fase inkubasi dan pitching dari peserta hackathon yang lolos tahap seleksi proposal. HackGov 2021 akan ditutup dengan festival yang menyajikan inovasi dari finalis seputar pelayanan publik berbasis digital dan platform pameran virtual.

Dalam rangkaian HackGov 2021, BEM KM UGM juga beraudiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, untuk menyampaikan ide para finalis agar tidak hanya berhenti di kompetisi, tapi dapat diterapkan sebagai solusi nyata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.