Advertisement
Pengumuman Ditunda Sehari, Ini Gambaran UMP DIY Menurut Pemda
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengklaim penggunaan PP 36/2021 dan UU Cipta Kerja dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dengan aturan itu memungkinan DIY tidak lagi menjadi provinsi dengan UMP paling rendah di Indonesia.
Sebab, sesuai dengan PP 36/2021 dan UU Cipta Kerja, setiap provinsi diberi kebebasan untuk memilih indikator penentuan UMP mengacu pada inflasi atau menggunakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.
"Kalau dulu kan, itu seluruh nasional yang dipakai pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Kalau sekarang kita sangat mungkin menyalib provinsi lain, karena pertumbuhan ekonominya tergantung pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (18/11/2021).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
BACA JUGA: Berhasil Sita Aset Milik Tiga Penunggak Pajak, KPP Belum Terapkan Hukuman Badan
Sementara berdasarkan data di BPS, saat ini inflasi dan pertumbuhan ekonomi DIY dalam tren positif. Angka inflasi DIY 1,5 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi DIY saat ini 4,6 persen.
"Untuk itu kita pakai yang paling gede ya kita pilih pertumbuhan ekonomi [4,6 persen] sebagai dasar penentuan," lanjut Aji.
Hanya saja, Aji masih enggan mengungkapkan besaran kenaikan UMP DIY. Sebab, UMP DIY dan Upah Minimum Kabupaten/Kota rencananya baru akan diumumkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB Buwono X, Jumat (19/11/2021).
Pengumuman itu mundur sehari. Mulanya, UMP DIY dikabarkan bakal diumumkan pada Kamis (18/11/2021) ini.
"Pak Gubernur masih punya waktu besok untuk mengumumkan. Tentunya setelah nantinya SK ditandatangani. Rencana tidak hanya UMP, Pak Gubernur juga akan mengumumkan UMK besok," jelas Aji.
Advertisement
Menurut Aji, sejauh ini, pihaknya sejatinya telah menggelar rapat, Kamis (18/11/2021). Hanya saja dalam rapat tertutup yang melibatkan bupati dan walikota se-DIY baru sebatas menampung usulan dari Bupati dan Wali kota atas hasil dewan pengupahan di kabupaten dan kota.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tersangka Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja Cuci Uang untuk Beli Apartemen hingga Barang Antik
Honor Naik, Pendaftar Panwascam di Bantul Meningkat
Penggusuran Bangunan di Sempadan Kali Code Alot
Advertisement
Jasad Orok Ditemukan di Pantai Parangkusumo
Jurnalis Papua & Kominfo Kunjungi Harian Jogja, Komitmen Sajikan Konten Berkualitas
Kedelai di Jakarta Tembus Rp13.000, Ini Update Harga di Jogja
Lowongan Panwascam Banyak Diminati, Bawaslu Gunungkidul Pastikan Tak Ada Perpanjangan Pendaftaran
WHO Isyaratkan Pandemi Berakhir, Ini Update Capaian Vaksinasi DIY
Advertisement
Update Stok Darah di DIY Hari Ini, Aman?
Ibu-Ibu Didorong Menggali Potensi Diri untuk Bangun Personal Branding, Beda dengan Pencitraan
BPJS Kesehatan Pastikan Layanan Rumah Sakit di Bantul Berkualitas
Jadwal KRL Jogja-Solo Hari Rabu Ini
Sempat Hujan di Pagi Hari, Bagaimana Cuaca DIY Siang-Malam?
Advertisement
Puluhan Pelaku Usaha di Kulonprogo Dapat NIB, Diharapkan Genjot Investasi Nasional
Berita Pilihan
Advertisement
Gerindra Ungkap Cak Imin Paling Cocok Jadi Cawapres Prabowo
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Wisata Gunungkidul Punya Banyak Potensi, Media Sosial Harus Dimaksimalkan
- Bea Cukai Fasilitasi Ekspor Sarung Tangan dan Tas ke Korea
- Tepis Temuan ORI tentang Penjualan Seragam, Begini Penjelasan Disdikpora Bantul & Sekolah
- Peringati Hari Pariwisata Dunia, Bantul Gelar Pertunjukan Seni di YIA
- Warga Jogja, Waspada Iming-Iming Rumah Murah!
Advertisement
Advertisement
