Advertisement
Pengumuman Ditunda Sehari, Ini Gambaran UMP DIY Menurut Pemda
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Daerah (Pemda) DIY mengklaim penggunaan PP 36/2021 dan UU Cipta Kerja dalam penentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022. Dengan aturan itu memungkinan DIY tidak lagi menjadi provinsi dengan UMP paling rendah di Indonesia.
Sebab, sesuai dengan PP 36/2021 dan UU Cipta Kerja, setiap provinsi diberi kebebasan untuk memilih indikator penentuan UMP mengacu pada inflasi atau menggunakan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
"Kalau dulu kan, itu seluruh nasional yang dipakai pertumbuhan ekonomi nasional dan inflasi nasional. Kalau sekarang kita sangat mungkin menyalib provinsi lain, karena pertumbuhan ekonominya tergantung pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Kamis (18/11/2021).
BACA JUGA: Berhasil Sita Aset Milik Tiga Penunggak Pajak, KPP Belum Terapkan Hukuman Badan
Sementara berdasarkan data di BPS, saat ini inflasi dan pertumbuhan ekonomi DIY dalam tren positif. Angka inflasi DIY 1,5 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi DIY saat ini 4,6 persen.
"Untuk itu kita pakai yang paling gede ya kita pilih pertumbuhan ekonomi [4,6 persen] sebagai dasar penentuan," lanjut Aji.
Hanya saja, Aji masih enggan mengungkapkan besaran kenaikan UMP DIY. Sebab, UMP DIY dan Upah Minimum Kabupaten/Kota rencananya baru akan diumumkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB Buwono X, Jumat (19/11/2021).
Pengumuman itu mundur sehari. Mulanya, UMP DIY dikabarkan bakal diumumkan pada Kamis (18/11/2021) ini.
"Pak Gubernur masih punya waktu besok untuk mengumumkan. Tentunya setelah nantinya SK ditandatangani. Rencana tidak hanya UMP, Pak Gubernur juga akan mengumumkan UMK besok," jelas Aji.
Menurut Aji, sejauh ini, pihaknya sejatinya telah menggelar rapat, Kamis (18/11/2021). Hanya saja dalam rapat tertutup yang melibatkan bupati dan walikota se-DIY baru sebatas menampung usulan dari Bupati dan Wali kota atas hasil dewan pengupahan di kabupaten dan kota.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Duh, Ada 120 Km Jalan Provinsi ke Arah Objek Wisata di DIY Rusak
Harga Beras Naik, Bantul Gelar Operasi Pasar
Begini Wajah Baru Pasar Godean Setelah Direvitalisasi, Cantik
Update Stok Darah di DIY Sabtu Akhir Pekan Ini
Advertisement
Rumor Penculikan Anak Marak di Jogja dan Sekitarnya, Begini Cara Orang Tua Mengatasinya
Tol Jogja Solo Sesi 2 Bakal Memotong Garis Imajiner, Ini Desain Konstruksinya
Menparekraf Minta Fasilitas MICE Diperkuat untuk Datangkan Wisman
ASEAN Tourism Forum 2023 Momentum Dongkrak Pariwisata DIY dan Indonesia
Peringati HPN 2023, Jurnalis Bantul Gelar Donor Darah
Advertisement
290.400 Warga di DIY Telah Menerima Kartu Prakerja
226 Km Lebih Jalan Provinsi DIY Rusak, Kerusakan Berat Paling Banyak di Bantul
Pemda DIY Selidiki Penyebab Kelangkaan Minyakita
Gencarkan Program Gratis Sehati, KUA Bantul Tak Mau Produk Tanpa Logo Halal Merugi
PAC PDIP Ngampilan Santuni Anak Yatim Piatu
Advertisement
Karnaval di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta Tampilkan Kolaborasi Budaya
Berita Pilihan
Advertisement
Vaksin Booster Kedua Bakal Jadi Syarat Mudik Lebaran 2023? Begini Penjelasan Kemenkes
Advertisement
Kemegahan Desa Wisata Karangrejo Borobudur Menyimpan Kisah Menarik Bersama Ganjar
Advertisement
Berita Populer
- 7 Singkatan Nama Jalan di Jogja, Lebih Populer Dibanding Kepanjangannya
- Viral Video Penangkapan Penculik Anak di Kalasan, Polisi Pastikan Hoaks
- Kantor Imigrasi Yogyakarta Turut Hadir dalam Pembukaan ATF 2023
- YIA Berikan Ruang Transit Khusus Para Delegasi ATF
- Usai Panen Raya Jagung, Warga Sodo Gunungkidul Gelar Tradisi Apeman
Advertisement
Advertisement
