Derita Upah Murah di Jogja, Ini Desakan Buruh ke Gubernur DIY Setelah Putusan MK

Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY meminta Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, segera mencabut dan merevisi SK tentang UMP DIY 2022.
Hal ini menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Cipta Kerja No.11/2020 yang pada pokoknya memutuskan pembentukan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Juru Bicara DPD KSPSI DIY Irsyad Ade Irawan menyatakan pihaknya mengapresiasi putusan majelis hakim MK tentang tentang UU Cipta Kerja No.11/2020. Selain itu, Presiden Jokowi diminta segera mencabut UU Cipta Kerja dan turunannya.
"Jika Presiden Jokowi tidak segera mencabut UU Cipta Kerha, maka kami akan mengajukan gugatan Pengujian Pasal-Pasal Cluster Ketenagakerjaan, yang mana gugatan tersebut akan dikabulkan oleh majelis hakim MK dan akan dinyatakan inkonstitusional dan segera tidak berlaku ( kurang dari 2 tahun)," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021) malam.
BACA JUGA: Sudah Kebanyakan Pembangkit, Listrik Jawa-Bali Bakal Oversupply hingga 61 Persen
Selain itu, DPD KSPSI DIY juga meminta Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, segera mencabut dan merevisi SK tentang UMP DIY 2022. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, diminta untuk menetapkan UMP dan UMK DIY 2022 yang dapat memenuhi KHL, yaitu sebesar Rp3 juta.
"Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, mengimplementasikan tujuan Keistimewaan DIY dan mengakhiri penderitaan upah murah di DIY, dengan cara ; mengembangkan sistem pengupahan daerah yang mampu memberikan upah layak bagi buruh di DIY, mmembangun perumah buruh, memberikan subsidi pangan dan transportasi, memberikan beasiswa pendidikan kepada keluarga buruh, memberikan bantuan modal dan pengawalan terhadap koperasi buruh, sekaligus membuka pasar bagi produk-produknya serta Pemda DIY bekerjasana dengan asosiasi pengusaha memberikan sarana dan fasilitas untuk pengembangan unit usaha ekonomi serikat buruh," lanjutnya.
Oleh karena itu, Gubernur DIY diminta membatalkan segala macam kebijakan daerah yang berdasarkan UU Cipta Kerja dan turunannya. "Di antaranya, penetapan upah, buruh kontrak (PKWT), alih daya, PHK dan pesangon, hubungan kerja dan waktu istirahat," ucapnya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Mahfud Temukan Ada Dugaan Pencucian Uang Rp189 Triliun di Bea Cukai
Advertisement

Deretan Negara di Eropa yang Bisa Dikunjungi Bagi Pelancong Berduit Cekak
Advertisement
Berita Populer
- Kapolres Kulonprogo Dicopot dari Jabatannya, Buntut Penutupan Patung Maria
- Pemda DIY Siapkan 3 Langkah untuk Kawal Pembayaran THR Tepat Waktu
- Danramil Rongkop Terlibat Kecelakaan di Jalan Imogiri, 1 Meninggal Dunia
- Tok! Pilihan Lurah di Gunungkidul pada 2024 Dipastikan Ditunda
- Tagihan LPJU Gunungkidul Nyaris Rp1 Miliar Per Bulan
Advertisement