Rapat Anggota Tahunan sebagai Potensi Pengembangan Koperasi

Rapat Anggota Tahunan (RAT) bisa menjadi ajang memperkuat pengembangan koperasi. Selain menjadi ruang pertanggungjawaban pengelola, RAT juga bisa menjadi tempat evaluasi kegiatan koperasi selama satu tahun. Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY, Tri Saktiyana, RAT tidak melulu tentang pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi. Apabila memang tidak ada SHU, atau bahkan minus, maka laporkan saja apa adanya.

Laporan yang apa adanya merupakan salah satu asas transparansi. Justru dengan keadaan ini, pengelola bisa mengevaluasi apabila terdapat aspek-aspek yang belum maksimal.

“SHU ini ibarat ketakutan, seperti ketakutan adanya perasaan malu karena tidak bisa membagi SHU pada RAT. SHU bukanlah sebuah keharusan. Kalaa ada dibagi, kalau tidak ada jelaskan saja,” kata Tri dalam acara Klinik Koperasi Inkubasi Tahap 3 dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DiskopUKM) DIY, di Hotel Gallery Prawirotaman, Mantrijeron, Jogja, Jumat (26/11/2021).

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No.19/2015, RAT minimal dilaksanakan satu tahun sekali. Adapun waktunya maksimal enam bulan setelah tutup buku. RAT menjadi forum anggota tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi. Hal ini sesuai pelaksanaan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi.

Di dalamnya ada pembahasan mengenai keuangan, kondisi organisasi, perkembangan usaha, evaluasi rencana atau target, serta capaian program. “Ketika sudah disampaikan kepada anggota, tanggung jawab pengelola koperasi selesai, kemudian berlanjut ke anggota. Namun apabila tidak disampaikan, tanggung jawab pengelola akan terus ada, bahkan sampai pada ranah pribadi. Sampaikan saja apa adanya, senang bersama, susah pun harus bersama,” kata Tri.

Terlebih di masa sekarang, ada tantangan di dunia koperasi dan UKM. Ada tantangan gejolak ekonomi sosial, keadaaan yang serba tidak pasti, permasalahan yang kompleks, serta kondisi yang membingungkan. Belum lagi tantangan dengan adanya pandemi Covid-19, perubahan demografi, dan revolusi industri 4.0.

“Beberapa solusi mengatasi ini dengan menumbuhkan daya juang, kolaborasi, serta adaptasi. Orang yang bisa bertahan tidak selalu yang terkuat atau terpintar, namun mereka yang bisa beradaptasi,” kata Tri.

Dengan adanya klinik koperasi ini, harapannya pemahaman-pemahaman anggota, pengelola, maupun pengawas koperasi bisa semakin bertambah. Menurut Kepala DinkopUKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, tema klinik koperasi berbeda di tiap pertemuan dan levelnya. Kali ini, tema RAT menjadi pilihan sebagai ruang berbagi informasi antara pemerintah dan koperasi yang ada di DIY.

Dari banyaknya koperasi di DIY, banyak yang rutin menyelenggarakan RAT. Namun masih ada yang belum menyelenggerakan RAT lantaran berbagai kendala. Ada yang memang baru dibentuk dan belum satu tahun, atau kendala lain seperti belum tahu tata cara pelaksanaan sampai tidak ada SHU yang bisa dibagi.

RAT menjadi salah satu bukti sebuah koperasi berjalan sehat. Dan kesehatan ini menjadi salah satu syarat koperasi bisa menjadi formal dan bisa berbadan hukum. “Saat koperasi sudah berbadan hukum dan tertib administrasi, maka pemerintah daerah akan lebih mudah dalam memberikan berbagai intervensi program. Harapannya dengan kelengkapan data, maka intervensi akan tepat sasaran dan waktu,” kata Siwi.

Intervensi ini bisa berupa banyak hal, mulai dari bantuan sampai pendampingan. Seperti klinik koperasi ini, salah satunya berguna untuk menyembuhkan apabila ada koperasi yang sakit. Selain itu, yang sudah sehat juga bisa semakin cantik.

“Apabila koperasinya mau naik kelas, maka harus memenuhi syarat-syarat itu. Koperasi tidak hanya masalah kuantitas, tapi juga kualitas,” kata Siwi.

Dengan koperasi yang sehat dan naik kelas, harapannya ke depan bisa semakin berkembang dan menyesuaikan dengan keadaan. Termasuk potensi digital koperasi untuk menyongsong industri 4.0. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News