Dewan Minta Target PAD Pariwisata Harus Tercapai

BANTUL—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, Wildan Nafis, meminta Pemerintah Kabupaten Bantul mencapai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata sesuai target sebesar Rp14 miliar sampai akhir tahun ini. Wildan meyakini target tersebut dapat tercapai seiring adanya pembatalan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sebelumnya, Dinas Pariwisata pesimistis taget PAD Pariwisata tercapat dengana danya pemberlakuan PPKM level 3 mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Janurai 2022, “Masalah PAD Pariwisata perlu ditingkatan karena PAD ini kan jadi andalan pemasukan daerah untuk pembangunan. Kebetulan PPKM level 3 selama Nataru dibatalkan jadi tidak ada alasan untuk tidak mencapai target. Harapannya target Rp14 miliar bisa tercapai,” ujar Wildan, Rabu (8/12/2021).

Selain soal capaian target PAD, Ketua Komisi B yang membidangi pendapatan daerah ini juga meminta Dinas Pariwisata memperbaiki sarana prasarana penunjang pariwisata agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berlibur di sejumlah objek wisata di Bumi Projotamansari.

Perbaikan sarana dan prasarana pariwisata harus dilakukan tidak hanya di objek wisata yang dikelola Pemkab Bantul dan menghasilkan PAD, namun juga di semua objek wisata yang sekelola masyarakat. Sebab saat ini banyak objek wisata dikelola masyarakat baik dalam bentuk desa wisata maupun kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

Ia menyebutkan salah satu contoh wisata baru yang bermunculan di daerah pemilihannya di Kapanewon Piyungan dan Banguntapan. “Dapilku banyak tempat wisata-wisata jadi dukungan Pemkab untuk pengembangan wisata sangat diperlukan. Mohon dukungan agar Pemkab bisa support potensi wisata di dapil Banguntapan dan Piyungan baik infrastruktur maupun pendanaan,” ujar Wildan.

Sebab, bagi anggota Dewan yang sudah tiga periode ini menyebut keberadaan wisata yang dikelola masyarakat meski tidak menghasilkan PAD namun banyak menyerap tenaga kerja. Warga sekitar objek wisata menjadi berdaya dengan menjajakan kuliner, kerajinan, dan oleh-oleh bagi wisatawan. Sehingga tidak salah Pemkab Bantul menjadikan sektor pariwisata ini menjadi sekor unggulan pembangunan di Bantul dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 mendatang.

Selain sektor pariwisata sektor unggulan lainnya yang masuk RPJMD adalah industri dan pertanian. Dalam hal pertanian, Wildan meminta Pemkab Bantul memperbaiki sarana dan prasarana salah satunya saluran irigasi. Ia meminta Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) agar memiliki data ril saluran irigasi, “Harus ada data berapa persen saluran irigasi yang rusak, berapa persen yang sudah diperbaiki dan berapa persen yang belum diperbaiki,” ujar Wildan.

Pria kelahiran Bantul 25 Juli 1973 ini juga meminta Bupati Bantul mengubah Peraturan Bupati (Perbup) yang menyebutkan tidak ada hibah ternak sapi dan kambing untuk masyarakat. Menurut dia, potensi serapan tenaga kerja dari sektor peternakan juga cukup tinggi. Salah satunya ternak kambing. Berdasarkan data yang dia peroleh kambing di Bantul yang disembelih dalam sehari bisa mencapai 700-800 ekor dan sebagian besar pasokan kambing untuk kuliner di Bantul ini didatangkan dari luar Bantul.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi potensi lahan pekerjaan bagi masyarakat dalam bidang peternakan karena kuliner daging kambing di Bantul cukup tinggi peminatnya untuk satai klatak, tongseng, tengkleng dan sebagainya.

“Jadi saat ini kan hibah ke kelompok ternak engga bisa karena terkunci di Perbup itu. Maka Pemkab harus mengubah Perbup agar dibolehkan hibah karena potensi usaha untuk kambing luar biasa karena perhari 700 eko. Ini lahan usaha untuk masyarakat,” tandas ayah dari dua anak ini. (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News