Kantong Kemiskinan di Kulonprogo Bertebaran di Wilayah Pesisir

Harianjogja.com, KULONPROGO--Wilayah miskin di Kulonprogo rata-rata berada di daerah yang cenderung terisolir dan minim sumber daya alam. Terlebih, pandemi Covid-19 membuat pendapatan warga ikut terdampak, sehingga angka kemiskinan di wilayah Bumi Binangun bertambah.

Hal tersebut disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)Kulonprogo saat rapat dengan Pemkab Kulonprogo beberapa waktu lalu. Kepala BPS Kulonprogo Sumarwiyanto mencontohkan wilayah yang masih terdapat zona kemiskinan berada di wilayah pesisir.

"Banyak desa di tepi pantai ada sekitar 10 desa atau 11,4 persen. Kemiskinan di kampung nelayan rata-rata disebabkan rendahnya sumber daya manusia, minimnya kepemilikan modal usaha, dan teknologi. Terlebih, nelayan juga tergantung dengan musim, sehingga harus punya pekerjaan sampingan, sementara keterampilan mereka terbatas," kata Sumarwijayanto pada Kamis (30/12/2021).

Dikatakan Sumarwijayanto, wilayah lainnya yakni menurut topografi lereng ada sekitar 22 desa atau 25 persen dari 87 desa dan satu kelurahan. Wilayah tersebut diharapkan menjadi perhatian dari Pemkab Kulonprogo dalam berupaya mengentaskan kemiskinan.

BACA JUGA: Pengen Bisnis & Karier Sukses? Ketrampilan Ini Wajib Dimiliki

Angka kemiskinan di wilayah Kulonprogo pada 2021 sebesar 18,38 persen atau naik 0,37 dibandingkan 2020 sebesar 18,01 persen. Pandemi Covid-19 juga dinilai menjadi penghambat warga dalam beraktivitas ekonomi.

"Adanya pandemi Covid-19 mempengaruhi pendapatan warga. Masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan atau hampir miskin, jika pendapatannya tetap atau hanya meningkat sedikit, sehingga akhirnya menjadi miskin juga," terang Sumarwijayanto.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana menjelaskan selama kurun waktu dua tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah melakukan pemetaan kemiskinan. Hal ini dimaksudkan agar program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan tepat sasaran.

Sehingga dibutuhkan kerjasama kolaboratif dari semua pihak untuk mensukseskannya.Banyak program yang bisa dilakukan untuk menurunkan kemiskinan. Seperti pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses wilayah, peningkatan SDM dengan melakukan pelatihan-pelatihan serta pemberdayaan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup.

"Sinergitas antara Pemkab Kulonprogo dengan BPS dalam penanggulangan kemiskinan ini dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat dan direalisasikan dalam penganggaran APBD," imbuh Fajar.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kulonprogo, Triyono, mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan jawatannya telah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar pada tahun lalu. Sedangkan, untuk bantuan sosial atau hibah dianggarkan sekitar Rp30 miliar.

"Kami terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Kulonprogo. Kenaikan kemiskinan 0,37 persen sangat rendah dibandingkan daerah lain," ungkap Triyono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.