Advertisement
Biro Tapem DIY Ajak Tertib Administrasi Sejak Dini
Suasana sosialisasi Perda DIY No.9/2015 di Ruang Rapat Wisanggeni, Kantor Biro umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Setda DIY, kompleks Kepatihan, Jogja, Rabu (16/3/2022). (Harian Jogja - Sirojul Khafid)
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA–Biro Tata Pemerintahan (Tapem) Setda DIY terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan warga DIY. Salah satu caranya dengan menguatkan komunikasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang paling dekat dengan warga, dalam hal ini lurah dan penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Kepala Biro Tapem Setda DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan secara berkala menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) DIY No.9/2015 tentang Penyelenggara Admistrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak pada Lurah dan Penggerak PKK.
Advertisement
Hal ini salah satunya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian perekaman KTP elektronik (KTP-el) yang sudah mencapai 99,42% pada 2021. Angka ini sudah melebihi target nasional sebesar 99,3%.
“Harapannya tahun ini bisa menjaga cakupan angka perekaman KTP-el itu, mengharapkan semua stakeholder [pemangku kepentingan] kelurahan, PKK, dan lainnya mendukung proses ini,” kata Wahyu dalam acara sosialisasi Perda DIY No.9/2015 kompleks Kepatihan, Jogja, Rabu (16/3/2022).
Selain perekaman KTP-el, target utama administrasi kependudukan pada kepemilikan akta kelahiran, akta kematian, serta kartu identitas anak (KIA).
Untuk kepemilikan KIA di DIY, capaian sudah sebesar 75,98% per Februari 2022. Angka ini lebih tinggi dari target nasional 40% dan menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Pelayanan Publik
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sleman, Susmiarto, mengimbau lurah memfasilitasi warga yang hendak mengurus dokumen kependudukan. Apalagi perubahan dokumen berpengaruh pada jumlah dan isian datanya. Sementara data ini cukup penting sebagai landasan pembuatan kebijakan.
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, mengataka, perlu adanya penguatan sinkronisasi data kependudukan. Hal ini untuk pelayanan publik, termasuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tour Leader Perlu Dibekali Pemahaman Mitigasi Bencana untuk Keamanan Wisatawan
Pembangunan Dapur Sehat di Sanden untuk MBG Ditarget Selesai Lusa, Bakal Melayani 3.000 Siswa
Dampak Efisiensi Anggaran, Kucuran Danais ke Disbud Bantul Kian Menurun
Pemilik Kandang Babi Laporkan Warga Ngepet karena Lakukan Penganiayaan saat Aksi Pelepasan Babi
Advertisement
Dialog Kebudayaan di Kabupaten Sleman Dihapus Semua Imbas Refocusing Anggaran
Diduga Lakukan Penipuan, Warga Kasihan Ditangkap
Aktivitas Perlindungan Anak di Jogja Kini Diperkuat Penambahan Sukarelawan
PHRI Bantul Keluhkan Pembatalan Kegiatan di Hotel Akibat Efisensi Anggaran
Melihat Monumen Kijang di Kulonprogo yang Kini Dibenahi, Jadi Pengingat Agar Jaga Safety Riding
Advertisement
Pemadaman Listrik: Kamis 13 Februari 2025 di Sedayu, Kalasan dan Wonosari
Jadwal Kereta Bandara Xpress Kamis 13 Februari 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Wates dan YIA
Jadwal Terbaru Bus Damri Tujuan ke Bandara YIA Kulonprogo Kamis 13 Februari 2025
Jadwal Terbaru Kereta Api Prameks Jurusan Jogja-Kutoarjo Kamis 13 Februari 2025
Jadwal SIM Keliling Kamis 13 Februari 2025 di Kulonprogo: Hari Ini di Kantor Kapanewon Nanggulan
Advertisement
Prediksi Cuaca BMKG Kamis 13 Februari 2025: DIY Berawan dan Hujan Ringan
Berita Pilihan
Advertisement
Prabowo Tandatangani Keppres Biaya Haji 2025, Segini Rinciannya per Embarkasi
Advertisement
Iftar Menu Nusantara dan Timur Tengah di INNSiDE Yogyakarta, Mulai dari Rp155.000
Advertisement
Berita Populer
- Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1446 Jatuh pada 1 Maret 2025
- Tanggapan Sultan Soal Konflik Warung Madura di Jogja
- Jatuh ke Sumur, Warga Godean Sleman Meninggal Dunia
- Muhammadiyah Umumkan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H, 1 Ramadan Jatuh 1 Maret 2025
- Ada Inpres No.1/2025, Pemkab Bantul Pastikan Tidak akan Ada Pengurangan Pegawai Honorer
Advertisement
Advertisement
