Pantai Drini Diusulkan Jadi Kampung Nelayan Merah Putih
Pemkab Gunungkidul optimistis Kampung Nelayan Merah Putih dibangun di Pantai Drini. Lahan 2 hektare disiapkan dengan potensi bantuan hingga Rp22 miliar.
Bupati Gunungkidul saat menerima Opini WTP dari Kantor BPK Perwakilan DIY. Kamis (21/4/2022).Foto istimewa Humas Pemkab Gunungkidul
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemkab Gunungkidul kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut. Hasil laporan tersebut juga menempatkan Gunungkidul sebagai peraih nilai tertinggi di wilayah DIY.
Di dalam laporan yang diterima oleh Bupati Gunungkidul Sunaryanta, hasil audit dari BPK memberikan nilai 94,68.%. Perolehan ini tertinggi di DIY, karena kabupaten dan kota nilainya dibawah capaian tersebut. Kabupaten Bantul menjadi terbaik kedua dengan capaian 93,55%.
Hasil ini juga menempatkan Gunungkidul melebihi rataan penilaian nasional yang hanya di kisaran 77%. “Opini WTP kami terima di Kantor BPK Perwakilan DIY pada Kamis [21/4/2022] kemarin,” kata Sunaryanta, Jumat (22/4/2022).
Menurut dia, prestasi diraih berkat kerja sama dan soliditas di lingkup pemkab. Sunaryanta juga mengucapkan terima kasih kepada BPK atas masukan, koreksi dan rekomendasi perbaikan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Baca juga: Pemkab Gunungkidul Panen Penghargaan Kehumasan
“Temuan dan catatan yang diberikan harus ditindaklanjuti yang disusun dalam Rencana Aksi [Action Plan]. Untuk pelaksanaannya, kami juga mohon bimbingan dan arahan dari BPK agar dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai rekomendasi yang diberikan,” katanya.
Pada kesempatan ini Bupati juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses audit, mulai pemeriksaan interim, pemeriksaan terinci sampai dengan penyerahan hasil audit terdapat tanggapan yang kurang dan menjadikan tidak berkenan.
Sunaryanta berjanji akan melakukan sesuatu yang lebih baik dan berbeda untuk pengelolaan yang lebih baik. Menurut dia, salah satu catatan yang diberikan berkaitan dengan pajak reklame. Oleh karenanya, akan mengkaji nilai besaran pajak yang dinilai masih memberatkan.
“Pertimbangan pengurangan nominal nilai pajak tentu agar berdampak pada peran masyarakat dalam membayar pajak dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah,” katanya.
Kepala BPK Perwakilan DIY, Jariyatna mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan daerah Tahun 2021, Pemkab Gunungkidul dan Bantul memiliki laporan keuangan yang cukup transparan. Perolehan opini WTP ini diterima Gunungkidul ke 7 dan Kabupaten Bantul ke 10.
“Dengan raihan nilai 94,68 persen Kabupaten Gunungkidul sebagai tertingi di Yogyakarta diatas kabupaten Bantul 93,55 persen dan kabupaten kota lainya, dimana rata rata capaian nasional 77 persen,” katanya.
Dia berharap dengan raihan ini terus meningkatkan kinerja serta terus berusaha menerapkan tata kekola pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Terlebih lagi, Gunungkidul dan Bantul juga masuk sebagai daerah terbaik dalam menyelesaikan rekomendasi BPK di seluruh Indonesia. “Harus terus ditingkatkan karena menjadi salah satu indikator dalam kinerja pemerintahan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul optimistis Kampung Nelayan Merah Putih dibangun di Pantai Drini. Lahan 2 hektare disiapkan dengan potensi bantuan hingga Rp22 miliar.
PMII DIY mendorong mahasiswa memperkuat analisis kebijakan publik agar gerakan kampus lebih strategis dan berdampak bagi masyarakat.
PPDB Jogja 2026 disorot DPRD Kota Yogyakarta. Disdikpora diminta menutup celah titip KK dan memperkuat verifikasi data kependudukan.
Ekonomi Batang tumbuh 7,74% pada 2025, lampaui nasional. Bupati Faiz raih penghargaan bergengsi.
AS vs Paraguay di Piala Dunia 2026 Grup D, simak jadwal, prediksi skor, dan susunan pemain terbaru.
Rupiah melemah dan IHSG turun, ekonom UKDW sebut kepercayaan investor menurun dan ancam ekonomi nasional.