Advertisement
Ada 34 Perusahaan di DIY Tak Bayar THR, Denda Menanti

Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN--Lebaran tahun ini, tercatat ada 34 perusahaan di DIY yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR).
Dari 34 perusahaan itu, terbanyak berada di Kabupaten Sleman. Untuk itu, Pemda DIY bakal memberi sanksi tegas pada puluhan perusahaan itu.
Advertisement
Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Amin Subargus menjelaskan berdasarkan aturan, 34 perusahaan yang tak membayarkan THR tersebut akan dikenakan sanksi untuk membayar denda 5% dari besaran THR yang harus mereka bayarkan.
"Jadi kami upayakan perusahaan-perusahaan yang belum membayar THR untuk memenuhi kewajibannya tersebut kepada pekerja, selain itu mereka mendapatkan sanksi membayar denda lima persen dari besaran THR itu," kata Amin, Kamis (28/4/2022).
BACA JUGA: Bawa Penumpang ke Sumatra, Sopir Bus Dicekal BNNK Sleman, Ini Penyebabnya
Dia menjelaskan, pelanggaran pembayaran THR tersebut terjadi di semua kabupaten/kota. Dari 34 perusahaan yang melanggar, paling banyak berada di wilayah Sleman disusul Kota Jogja, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.
Perusahaan tersebut bergerak di berbagai sektor seperti jasa antar barang, percetakan, makanan kecil, kontraktor dan fotokopi digital.
"Kebanyakan perusahaan [kategori] kecil, beberapa perusahaan UMKM atau usaha mikro kecil. Pengaduan THR ini ada yang masuk melalui dua kanal, aplikasi Sasadhara Disnakertrans DIY dan aplikasi siap kerja pengaduan THR Kemenaker," kata dia.
Sekadar diketahui, aturan pembayaran THR diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK/04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2022. Pembayaran THR harus dibayar tujuh hari sebelum Idulfitri tahun ini.
"Kami akan terus mengupayakan hak pekerja [THR] dibayar. Masih ada 34 perusahaan dalam proses penegakan hukum oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans DIY," kata Amin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

KPK Sebut Tak Ada Kendala dalam Proses Penyidikan Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal TNI AL di Kementerian Pertahanan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ijazah Sempat Ditahan SD Muhammadiyah Bayen, Seorang Siswa di Sleman Tak Dapat Daftar SMP Negeri
- Catat! Sabtu Ini Ada Karnaval Kaula Muda yang Pertemukan Generasi Milenial dan Gen-Z
- Kenalkan! Naura Aullia, Calon Paskibraka Nasional 2025 dari Jogja
- Pustral UGM Sebut Kebijakan Zero ODOL Tidak Akan Menganggu Logistik Nasional
- Komisi A DPRD Bantul Bahas Perubahan PPAS, Soroti Pos Anggaran yang Perlu Dipangkas
Advertisement
Advertisement