Serikat Pekerja Desak Pemerintah Beri Perlindungan dari Ancaman PHK

Harianjogja.com, JOGJA-Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau dan Makanan Minuman (RTMM) DIY mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap para pekerja yang berpotensi terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Penerapan teknologi menjadi salah satu aspek pengurangan pekerja.

Ketua Serikat Pekerja RTMM DIY Waljid Budi Lestarianto menjelaskan pekerja saat ini memiliki tantangan yang berat terutama pada era revolusi industri saat ini. Mengingat penerapan teknologi pada sejumlah perusahaan tidak bisa ditolak lagi. "Bahkan memang pekerja harus menyambut perkembangan teknologi ini dengan meningkatkan kompetensi," katanya Senin (30/5/2022).

Namun di sisi lain penerapan teknologi yang cenderung efektif di suatu perusahaan berpotensi menimbulkan pengurangan keterlibatan manusia. Akibatnya terjadi PHK pekerja. Ia berharap ketika perkembangan teknologi berdampak pada pengurangan pekerja di sektor RTMM yang mayoritas padat karya, harus ada perlindungan yg serius dari pemerintah.

"Kami meminta pemerintah memberikan perlindungan dan solusi yang konkrit dari pengusaha sektor RTMM atas pengurangan pekerja yg terdampak, manakala itu terjadi," ujarnya.

Baca juga: Ini Profil Anak Ridwan Kamil, Emmeril Kahn yang Hilang di Sungai Bern Swiss

Ia menyatakan jika belum ada solusi nyata maka sebaiknya suatu perusahaan tidak melakukan PHK karyawan. Hal ini akan menjadi persoalan ke depan, sehingga serikat pekerja fokus mengawal potensi persoalan tersebut. Serikat menolak keras terkait regulasi terutama di sektor industri hasil tembakau yang kian menekan para pekerja.

Waljid kembali terpilih sebagai ketua Serikat Pekerja RTMM dalam Musyawarah Daerah II pada Minggu (29/5/2022).

"Di kepengurusan ini kami akan terus mengawal ancaman regulasi yg tidak berpihak kepada Industri Hasil Tembakau [IHT] dan dikhawatirkan mengancam sawah ladang bagi pekerja sektor IHT," katanya.

Sebelumnya Serikat Pekerja memperkirakan akan terjadi PHK buruh pabrik di DIY sekitar 1.200 orang akibat kenaikan cukai. Saat ini jumlah buruh rokok di DIY sekitar 5.000 orang.

“Karena berdasarkan kenaikan tahun sebelumnya sekitar 10 persen itu ada 1.000 buruh rokok yang di-PHK, jadi perkiraan kami dengan naik 12 persen akan terjadi gelombang PHK 1.200 buruh,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.