Advertisement
Suap Izin Apartemen Jogja, KPK Segel Ruang Kerja Haryadi Suyuti
Ilustrasi penggeledahan oleh petugas KPK. - Antara/Aprillio Akbar
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti yang diduga terkait kasus suap perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Jogja.
KPK telah menetapkan eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan VP Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono sebagai tersangka kasus suap tersebut.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
BACA JUGA: Haryadi Suyuti Ditangkap KPK, Sultan: Saya Yakin Bukti Lain akan Terungkap"
Hari ini (7/6/2022) Tim Penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/6/2022).
Ali mengatakan lokasi penggeledahan kini telah dipasangi stiker segel KPK. Salah satunya adalah ruang kerja Wali Kota Jogja.
"Adapun beberapa tempat dimaksud antara lain adalah lokasi yang sesaat setelah dilakukan tangkap tangan oleh Tim KPK langsung dilakukan pemasangan stiker segel KPK," kata Ali.
Ali mengatakan saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan ini akan diinformasikan lebih lanjut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono (ON) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.
Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogja Nurwidhihartana (NWH), dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti Triyanto Budi Yuwono (TBY).
BACA JUGA: Penerbangan ke Singapura dari YIA Mundur Jadi 18 Juli
Sedangkan tersangka Haryadi, Triyanto, dan Nurwidiahartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pariwisata Bantul Harus Terus Berbenah
Kalurahan di Gunungkidul Diminta Perkuat Mitigasi Bencana
Tingkatkan Hasil Panen, Petani Gunungkidul Dibantu Mesin Modern
Harga Pangan Stabil, Dinas Perdagangan Kota Jogja Belum Berencana Gelar Operasi Pasar
Advertisement
Produktivitas Salak Sleman Dibahas Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Selamat! Belasan Prodi UIN Sunan Kalijaga Peroleh Akreditasi FIBAA
Keamanan Pangan di Pasar Tiban Bantul Diperiksa
Miliaran BKK Danais Digelontorkan untuk Kalurahan di DIY
Pasar Murah Sleman Bakal Digelar, Sejumlah Bahan Pokok Bakal Dijual Murah
Advertisement
Pastikan THR Dibayarkan, Pemkab Kulonprogo Pantau Ketat 10 Perusahaan
Penipuan Bermodus Tunggakan Tagihan Telepon, Seorang Dosen di Jogja Kehilangan Rp710 Juta
Wisata Solo Belakangan Moncer, Pemda Minta Tidak Disaingkan dengan Jogja Tapi...
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi, Nelayan Bantul Tetap Melaut
Advertisement
Polres Kulonprogo Gencarkan Patroli Saat Dini Hari
Berita Pilihan
Advertisement
Geser Rusia, Amerika Kini Jadi Pemasok Minyak Mentah Terbesar Eropa
Advertisement
Deretan Negara di Eropa yang Bisa Dikunjungi Bagi Pelancong Berduit Cekak
Advertisement
Berita Populer
- Kapolres Kulonprogo Dicopot dari Jabatannya, Buntut Penutupan Patung Maria
- Pemda DIY Siapkan 3 Langkah untuk Kawal Pembayaran THR Tepat Waktu
- Danramil Rongkop Terlibat Kecelakaan di Jalan Imogiri, 1 Meninggal Dunia
- Tok! Pilihan Lurah di Gunungkidul pada 2024 Dipastikan Ditunda
- Tagihan LPJU Gunungkidul Nyaris Rp1 Miliar Per Bulan
Advertisement
Advertisement
