Advertisement

Suap Izin Apartemen Jogja, KPK Segel Ruang Kerja Haryadi Suyuti

Setyo Aji Harjanto
Selasa, 07 Juni 2022 - 14:57 WIB
Budi Cahyana
Suap Izin Apartemen Jogja, KPK Segel Ruang Kerja Haryadi Suyuti Ilustrasi penggeledahan oleh petugas KPK. - Antara/Aprillio Akbar

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti yang diduga terkait kasus suap perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Jogja.

KPK telah menetapkan eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti dan VP Real Estate Summarecon Agung Oon Nusihono sebagai tersangka kasus suap tersebut.

Advertisement

BACA JUGA: Haryadi Suyuti Ditangkap KPK, Sultan: Saya Yakin Bukti Lain akan Terungkap"

Hari ini (7/6/2022) Tim Penyidik melakukan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat yang berada di Wilayah Kota Yogyakarta," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/6/2022).

Ali mengatakan lokasi penggeledahan kini telah dipasangi stiker segel KPK. Salah satunya adalah ruang kerja Wali Kota Jogja.

"Adapun beberapa tempat dimaksud antara lain adalah lokasi yang sesaat setelah dilakukan tangkap tangan oleh Tim KPK langsung dilakukan pemasangan stiker segel KPK," kata Ali.

Ali mengatakan saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung dan perkembangan dari kegiatan ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan petinggi PT Summarecon Agung Tbk Oon Nusihono (ON) sebagai tersangka kasus suap izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di Yogyakarta.

Dia ditetapkan sebagai tersangka bersama eks Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS), Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Jogja Nurwidhihartana (NWH), dan Sekretaris Pribadi merangkap ajudan Haryadi Suyuti Triyanto Budi Yuwono (TBY).

BACA JUGA: Penerbangan ke Singapura dari YIA Mundur Jadi 18 JuliĀ 

Oon Nusihono selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan tersangka Haryadi, Triyanto, dan Nurwidiahartana sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis.com

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

PBNU Siapkan Langkah Strategis Bantu Rakyat Palestina

News
| Kamis, 18 Juli 2024, 15:57 WIB

Advertisement

alt

Mengenal Shoulder Season, Periode Berwisata Antiribet

Wisata
| Minggu, 14 Juli 2024, 22:17 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement