DPRD: Ironis, Kota Kogja Banyak Prestasi Tapi Terjerat Korupsi Perizinan

Harianjogja.com, JOGJA - DPRD Kota Jogja mengaku tidak mempunyai kewenangan untuk ikut mengurusi layanan perizinan di bidang perhotelan dan apartemen. Kewenangan dewan disebut hanya untuk urusan anggaran dan juga pembuatan regulasi.

Ketua DPRD Kota Jogja, Danang Rudiyatmoko menjelaskan, pihak legislatif tidak punya kewenangan apapun untuk meloloskan izin pembangunan hotel dan apartemen. Sebab hal itu mutlak menjadi urusan Pemkot Jogja.

"Kami juga tidak dilibatkan dalam proses perizinan. Secara teknis kewenangannya ada di tangan kepala daerah dan juga dinas," kata Danang, Selasa (6/7/2022).

Menurutnya, terlepas dari persoalan kasus dugaan suap tersebut pihaknya yakin bahwa pemerintah telah optimal melakukan pengelolaan keuangan daerah untuk urusan pembangunan.

Pihaknya juga berpesan bahwa, kejadian operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK beberapa waktu lalu hendaknya jadi peristiwa yang terakhir di lingkungan Pemkot Jogja. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk tidak tergiur dengan iming-iming dan juga tindakan gratifikasi.

BACA JUGA: Suap Izin Apartemen Jogja, KPK Segel Ruang Kerja Haryadi Suyuti

"Jangan lagi ada ASN yang dibayangi sesuatu hal ingin mendapat lebih. Ini yang harus jadi kesadaran kita bersama. Semua berharap agar OTT kemarin jadi peristiwa terakhir," katanya.

Di sisi lain, Danang berpendapat bahwa terjeratnya mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti (HS) dan seorang kepala dinas jelang HUT Pemkot Jogja yang ke-75 menjadi pertaruhan yang mahal bagi wibawa pemerintah. Apalagi selama ini, Pemkot Jogja cenderung berprestasi dalam banyak hal.

"Apapun yang sudah dilakukan HS selama 15 tahun sebagai pimpinan daerah kan juga banyak prestasi. Tapi kalau dikatakan OTT kemarin itu, ya pasti jadi pengalaman yang sangat mahal yang dilakukan beliau. Bagi saya itu sesuatu yang sangat mahal pertaruhannya," imbuhnya.