Beasiswa Ratusan Mahasiswa Papua di Jogja Mandek, Banyak yang Kelaparan & Putus Kuliah

Harianjogja.com, JOGJA—Beasiswa ratusan mahasiswa Papua yang berkuliah di Jogja mandek sehingga banyak yang kelaparan dan putus kuliah.

Sebanyak 114 mahasiswa asal Kabupaten Manokwari, Papua Barat di Jogja tak mendapat kejelasan beasiswa daerah yang mereka terima. Pembayaran beasiswa yang seharusnya dilakukan setiap enam bulan sekali senilai Rp6 juta per orang tak lagi mengalir sejak 2020. Akibatnya banyak mahasiswa putus kuliah hingga kelaparan tiap hari. Kondisi tersebut dilaporkan kepada Ombudsman RI (ORI) DIY.

BACA JUGA: Konflik Babarsari Bukan Pertikaian Etnis

Kepala ORI DIY Budhi Masturi menyebut sudah berkoordinasi dengan ORI Papua Barat. “Koordinasi sudah kami lakukan dan mereka siap memfasilitasinya,” jelasnya, Minggu (10/7/2022).

Lantaran berbeda yuridiksi wilayah kerja, jelas Budhi, yang bisa dilakukan ORI DIY hanya berkoordinasi dan memfasilitasi masalah tersebut. “Kami tidak bisa merekomendasikan kebijakan tertentu untuk masalah ini karena beda wilayah kerja,” katanya.

Secara resmi, kata Budhi, koordinasi akan dilakukan pada Senin (11/7/2022) karena ORI DIY baru menerima laporan tersebut pada Jumat (8/7/2022). “Tapi saya sudah sampaikan masalah ini ke Kepala ORI Papua Barat, mereka siap memfasilitasi dan berdialog dengan Pemda Papua Barat,” jelasnya.

Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua Se-DIY (Ipmapa) DPW Manokwari melaporkan permasalahan tersebut lantaran ada kejanggalan. “Kami masih mengikuti semua administratif yang Pemda Manokwari minta untuk dapat beasiswa hingga 2021 kemarin, tapi setelah kami tanya lagi, ternyata program beasiswa dihentikan sejak 2020, ini kejanggalan bagi kami,” jelas juru bicara Ipmapa DPW Manokwari Irto Mamoribo.

Irto menjelaskan banyak mahasiswa Manokwari di Jogja yang tak jelas nasibnya. “Banyak yang putus sekolah, yang masih di Jogja setiap hari harus kelaparan karena tak ada uang,” katanya.

Sebanyak 114 mahasiswa tersebut, menurut Irto, selalu mengikuti prosedur dan syarat administratif pencairan beasiswa. “Kami selalu taat syarat, ada KTM, transkrip nilai, surat keterangan aktif kuliah, dan dokumen kependudukan lainnya,” katanya.

BACA JUGA: Ceramah Salat Iduladha di Lapangan SKB Sorowajan Bantul, Ada Pesan Penting Tentang Kesetaraan, Perilaku Demokratis dan Keteladanan

Menurut Irto, pendanaan program beasiswa tersebut bersumber dari otonomi khusus (otsus). “Kami sudah coba koordinasi dengan Pemda Manokwari kemarin, katanya malah program beasiswa sudah tidak ada sejak 2020, kami jadi bingung dan kami laporkan ke ORI DIY,” tuturnya.

Ipmapa berharap program beasiswa tersebut tetap berjalan dan tidak terulang lagi permasalahan ini. “Kami akan terus perjuangkan pendidikan putra-putri Papua Barat,” ucap dia.