Retribusi Wisata Pansela di Bantul Batal Naik Tahun Ini

Harianjogja.com, BANTUL-Rencana Pemerintah Kabupaten Bantul menaikKan tarif retribusi objek wisata pantai selatan (Pansela) tahun ini batal dilakukan dengan berbagai pertimbangan. salah satunya karena adanya terhubungnya Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) yang memungkinkan Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) dilakukan per objek wisata atau tidak all in one alias semua pantai.

Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan dari hasil diskusi dan masukan berbagai ahli dan Dinas Pariwisata DIY, kenaikan tarif pansela belum waktunya untuk dinaikkan karena wisata pantai di DIY belum ada yang di atas Rp10.000.

“Sehingga Bantul harus berhitung cermat, satu sisi pelayanan kalau dinaikkan [tarif retribusinya] apa peningkatan pelayanan, fasilitas keindahan dan sebagainya apa. Memang jembatan Kretek 2 kalau sekarang dinaikkan kalau besok tiba-tiba TPR di objek wisata harus menurunkan. Kan ga bagus juga,” kata Kwintarto, saat ditemui di Lapangan Trirenggo, Bantul, Rabu (20/7/2022).

BACA JUGA: Kasus Covid-19 di Sleman Terus Naik, Pasien Isoter Gemawang Tambah 1 Orang

Menurut Kwintarto awalnya berniat menaikkan retribusi karena JJLS sudah terhubung dengan sudah jadinya Jembatan Kretek 2, terlebih dalam waktu 2-3 tahun ke depan kemungkinan Jembatan Progo 3 dan Kelok 18 sudah terbangun sehingga wisatawan dapat menikmati banyak objek wisata pantai dengan sekali membayar tiket atau retribusi.

Namun ada kemungkinan ketika JJLS sudah terhubung kesulitan menarik retribusi jika tempat pemungutan retribusi (TPR) tidak dipindahkan. Sebab JJLS akan menjadi jalur utama lalu lalang kendaraan sehingga sulit menarik retribusi sehingga ada kemungkinan untuk memindahkan TPR per objek wisata atau tidak lagi all in one. “Mungkin 2-3 tahun ke depan akan ada pemindahan TPR per objek wisata, kan tidak mungkin untuk menurunkan lagi [retribusi ketika dinaikkan],” ucapnya.

Namun demikian dasar utama pembatalan kenaikan retribusi wisata pansela karena ada dua ahli yang meminta untuk mempertimbangkan kembali kenaikan retribusi, termasuk dari kepala Dinas pariwisata DIY, “Kalau bisa jangan dinaikkan dulu,” katanya. Terlepas dari masukan berbagai pihak, menurutnya, kenaikan tarif retribusi diputuskan oleh bupati Bantul. Jadi ketika ada instruksi bupati untuk menaikkan tarif pihaknya sebagai pelaksana lapangan siap mengikutinya.

Lebih lanjut mantan Panewu Sewon ini mengatakan pembatalan kenaikan tarif retribusi otomatis akan mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Ia mengungkapkan sulit untuk mencapai PAD Rp32 miliar seperti yang sudah ditargetkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul, namun Dinas Pariwisata akan berupaya maksimal.

Saat ini capaian PAD Pariwisata baru di angka Rp16 miliar leih atau mendekati angka Rp17 miliar. Seharusnya sampai akhir Juli ini target PAD sudah mencapai Rp17,3 miliar, namun kemungkinan hanya tercapai sekitar Rp17 miliar. Sehingga Agustus-Desember mendatang pihaknya harus mendapatkan Rp15 miliar, “Itu bukan perkara mudah,” ujarnya.

Ia mengaku tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan target PAD pariwisata dalam pembahasan APBD Perubahan beberapa waktu ke depan. Opsi tersebut juga sudah dibahas dalam pembahasan APBD murni tahun lalu bahwa jika target Rp32 miliar itu kemungkinan tidak tercapai karena suatu hal atau pandemi Covid-19 masih berlangsung, atau karena adanya pembatalan kenaikan retribusi, maka bisa ditinjau ulang dalam APBD Perubahan.

Ketua Komisi B DPRD Bantul Wildan Nafis meminta Dinas Pariwisata untuk tidak pesimistis meraih target PAD meski kenaikan retribusi urung diterapkan. Pasalnya, pascapandemi ini merupakan momentum bagus untuk menggenjot kunjungan pariwisata karena akan banyak orang berwisata ke kabupaten Bantul.

“Naik atau tidak retribusi wisata pantai selatan Dinas Pariwisata harus tetap optimistis target PAD tercapai. Karena dua tahun pandemi ini banyak masyarakat ngampet beriwisata, harusnya sekarang justru ada lonjakan,” katanya. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini tetap meminta Dinas Pariwisata untuk mengoptimalkan kunjungan wisatawan dengan berbagai atraksi sehingga dampaknya retribusi meningkat dan pada akhirnya PAD bisa tercapai Rp32 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News