Capaian PBB Sudah Setengah Lebih, Bantul Optimistis Target 2022 Terpenuhi

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) mencatat capaian pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Juli 2022 sebesar Rp36,4 miliar atau 66% dari total yang ditargetkan tahun ini sebesar Rp55 miliar.

“Untuk target pendapatan dari sektor PBB-P2 tahun ini mencapai Rp55 miliar dan sampai Juli ini sudah terealisasi Rp36,4 miliar atau 66 persennya,” kata Kepala BPKPAD Bantul, Trisna Manurung, dalam acara Monitoring dan Evaluasi Serta Pengundian Hadiah atas Pelunasan Pembayaran PBB P2 di Parasamya kompleks Pemerintah Kabupaten Bantul, Selasa (9/8/2022).

Trisna meyakini target pendapatan PBB-PP tahun ini akan tercapai karena masih ada masa batas akhir pelunasan pada September mendatang, syukur bisa melebihi target. Sebab nilai pokok ketetapan PBB-PP sebenarnya mencapai Rp71,2 miliar dengan jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sebanyak 649.097 lembar.

Namun karena berbagai alasan sehingga yang ditargetkan hanya Rp55 miliar. Alasan tersebut di antaranya karena ada kemungkinan kesalahan data, permohonan pengurangan pembayaran dari kalangan keluarga miskin (gakin) dan veteran, serta pemecahan ahli waris objek pajak yang membuat data berubah.

Trisna mengatakan hingga akhir Juli lalu terdapat tiga kapanewon yang pembayaran PBB-P2 sudah mencapai 100%, yakni Kapanewon Dlingo, Sanden dan Kretek. Sementara jumlah kalurahan yang lunas sebanyak 18 kalurahan dan 218 padukuhan.

 Atas pelunasan tersebut pihaknya memberikan hadiah berupa sepeda motor, kulkas, dan televisi, “Kegiatan ini [monitoring dan pengundian hadiah] dalam rangka terwujudnya kepatuhan masyarakat luas dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2 lebih awal tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo pembayaran,” katanya.

Selain menyediakan hadiah, untuk mencapai target pelunasan PBB-P2 100%, BPKPAD juga melakukan berbagai langkah di antaranya melakukan jemput bola untuk pembayaran PBB-P2 dengan mobil keliling, memperbanyak kerja sama dengan perbankan sehingga wajib pajak banyak pilihan untuk membayar PBB P2 termasuk dengan aplikasi e-banking sehingga wajib pajak cukup membayar PBB-P2 dari rumah.

Ia mengaku collection ratio atau tingkat pembayaran pajak di Bantul dari tahun ke tahun cukup bagus. Bahkan tidak terpengaruh oleh adanya pandemi Covid-19, “PBB-P2 ini merupakan salah satu dari 11 pajak pemerintah yang tidak sensitif terhadap pandemi,” papar Trisna.

Wakil Bupati Bantul, Joko Budi Purnomo mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) Bantul per tahunnya hanya Rp500 miliar sementara belanja daerah mencapai Rp2,2 triliun sehingga perlu mencari pendapatan untuk memenuhi belanja setiap tahun.

Karena itu, untuk meningkatkan pendapatan harus dilakukan sinergitas antara Pemkab Bantul, Pemda DIY dan pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan di Bantul. Pembayaran pelunasan PBB-P2, kata Joko, menjadi salah satu urat nadi Pemkab Bantul dalam mendapatkan PAD.

“Kami sangat mengapresiasi masyarakat melalui RT, dukuh, kalurahan, kapanewon yang terus mendampingi masyarakat terutama ketaatan dalam membayar pajak dan dan tertib pajak dan merealisasikan pembayaran pajak tepat waktu,” kata Joko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News