Terkait Reformasi Kalurahan, Apdesi Bantul: Masih Terkendala SDM

Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul menyatakan dukungannya terhadap rencana reformasi kalurahan sebagaimana yang dipaparkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam visi misinya untuk periode 2022-2027 mendatang.

Wakil Ketua Apdesi Bantul, Yudi Fahrudin, mengatakan penting untuk menata kalurahan namun perlu dibarengi dengan pendanaan dan reformasi Sumber Daya Manusia (SDM) atau pamong kalurahan. Sebab sebagian kalurahan masih diisi pamong-pamong yang sudah tua atau sepuh. Sehingga terkadang mereka kurang bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman terlebih harus menguasai Informasi Teknologi (IT)

“Sepanjang kalurahan mampu melakukan rekrutmen SDM dengan baik siap mengikuti, SDM saat ini banyak warisan dari dulu sudah sepuh-sepuh berhubungan IT tertinggal. Yang muda muda sudah bagus bisa mengikuti. Yang tua-tua juga masih ada sebagian kalurahan punya pamong tua nanti masing-masing lurah bisa rekrutmen staf yang mumpuni,” kata Yudi Fahrudin, saat dihubungi Rabu (10/8).

BACA JUGA: Mengenal Sikapiten Oke! Layanan Baru Pemkab Bantul

Selain soal SDM. anggaran juga perlu dimaksimalkan, terutama Dana Keistimewaan (danais). Sejauh ini pengajuan danais masih harus mengajukan kegiatan kemudian danais cair. Ia berharap mekanisme pencairan danais bisa seperti Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat dan ADD dari Pemerintah Kabupaten, serta pendapatan asli kelurahan. Sehingga danais menjadi pendapatan kalurahan agar pemanfaatannya lebih maksimal.

“Tapi tetap harus ada panduan yang boleh seperti apa yang tidak boleh [meggunakan danais] seperti apa. Danais diharapkan kucuran tepat mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sekala kalurahan atau desa,” ucap Yudi.

Selain itu Lurah Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul ini mengatakan perlunya pemetaan potensi kalurahan. Hal ini lantaran masing-masing kalurahan memiliki potensi yang berbeda. Sehingga bantuan keuangan mampu mengungkit kawasan ekonomi skala kalurahan.

Yudi mengapresiasi reformasi kalurahan demi kemajuan kalurahan dan menjadikan kalurahan mandiri, “Memang seharusnya demikian,” ucapnya.

BACA JUGA: Dewan Minta Penarikan Retribusi Wisata di Bantul Ditangani Swasta Bukan Pemkab

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.