Upaya DIY Mewujudkan Pembangunan yang Responsif Gender

Harianjogja.com, BANTUL—Pembangunan di DIY saat ini cukup pesat, baik pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. Dalam pembangunan fisik, ada pembangunan jalan tol, Yogyakarta International Airport (YIA), dan juga kawasan sisi selatan. Pembangunan kawasan Selatan masuk dalam visi misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam menyongsong abad samudera.

Namun gencarnya pembangunan itu diharapkan tidak hanya melibatkan laki-laki, namun harus responsif gender dengan melibatkan perempuan dan kaum minirotas seperti difabel, warga miskin, anak, remaja, hingga lansia. Demikian disampaikan oleh peneliti dari Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia (UII), Amin Nurohmah dalam acara sosialisasi kesetaraan gender di Balai Kalurahan Wijirejo, Kapnewon Pandak, Bantul, Senin (15/8/2022).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY yang bekerjasama dengan Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY. Amin mengatakan gencarnya pembangunan juga harus melibatkan perempuan dan kaum minoritas, terlebih pembangunan itu menggunakan dana APBD maupun dana keistimewaan (Danais) yang cukup besar.

“Perempuan dan minoritas tidak hanya dilibatkan dalam pembangunan, namun mulai dari penganggaran, perencanaan, monitoring hingga evaluasi pembangunan. Ketika perempuan ini tidak dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan maka perempuan dan anak anak yang lebih dekat dengan kaum ibu akan lebih tertinggal, maka proses menuju kesehjahteraan lebih lama,” kata Amin.

BACA JUGA: DP3AP2 DIY Beri Jalan pada Perempuan Potensial

Pelibatan perempuan dan kaum minirotas dalam pembangunan tidak hanya tingkat DIY dan kabupaten namun sampai ke kalurahan dan kelurahan di kabupaten dan kota di DIY. Ia berharap kalurahan dan kelurahan juga bisa responsif gender dalam pembangunan agar proses pembangunan lebih cepat terjadi.

“Tidak hanya diundang saja, tapi mereka juga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi baik pribadi maupun melalui perwakilan. Ruang ini nantinya akan membuka akses partisipasi dan juga kontrol serta usulan-usulan mereka sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan bersama,” kata Amin yang juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aksara Jogja.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY, Umaruddin Masdar sepakat dengan yang disampaikan Amin Nurohmah bahwa pembangunan memang harus melibatkan perempuan dan juga kaum minoritas untuk kesejahteraan bersama. Dalam kesempatan tersebut, Umaruddin mengatakan bahwa pemahaman kesetaraan gender perlu terus disoasialisasikan dari generasi ke generasi.

Disampaikan Umaruddin terdapat kerugian besar jika pembangunan di suatu daerah atau di suatu negara tanpa responsif gender. Ia mencontohkan negara yang tidak melibatkan perempuan dalam sektor pembangunan maka negara akan mengalami kerugian dari sektor ekonomi.

“Perempuan yang tidak boleh kerja dan tidak boleh keluar rumah maka negara kehilangan pendapatan. Asumsi ini menurut Bank Dunia, karena perempuan lebih produktif dibanding laki-laki,” katanya.

Selain dari sektor ekonomi, ketidakadilan gender juga akan melahirkan kekerasan pada anak dan dalam jangka panjang juga bisa mempengaruhi angka stunting. Ia mencontohkan berbagai pekerjaan rumah banyak dikerjakan oleh perempuan mulai dari mencuci, memasak, mengurus anak hingga mengantarkan anak ke sekolah. Padahal pekerjaan tersebut bisa dilakukan juga oleh laki-laki.

BACA JUGA: Kandungan Mikroplastik Ditemukan di Air Hujan, Ini Kata DLH Jogja

Umaruddin juga menilai ada pemahaman yang kurang baik di masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis. Padahal menangis ketika ada masalah merupakan hal manusiawi yang terjadi bagi anak laki-laki maupun perempuan, “Ini dampaknya bisa panjang, anak bisa mencari kenyamanan di luar sehingga terjadilah kekerasan jalanan,” paparnya.

Selain Amin Nurohmah dan Umaruddin Masdar, narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Rofi Widyastuti dari Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan DP3AP2 DIY. Ia mengatakan sosialisasi kesetaraan gender rutin dilakukan di beberapa tempat di DIY agar pembangunan daerah di berbagai level mengedepankan kesetaraan gender.

Selain itu, dalam keluarga juga masyarakat bisa memahami tentang kesetaraan gender, tidak hanya sebatas bisa membedakan perbedaan laki-laki dan perempuan, namun juga tugas dan fungsi dalam keluarga sehingga akan terbangun ketahanan keluarga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News