Anggaran Dispar Tahun Depan Naik Jadi Rp19,9 Miliar, Pemeliharaan Sarana Obwis Jadi Fokus

Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL — Anggaran belanja Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul untuk tahun depan direncanakan Rp19,9 miliar. Besaran anggaran tersebut dinilai masih terlalu kecil, mengingat pariwisata adalah salah satu sektor unggulan pembangunan selain pertanian dan industri seperti yang dicanangkan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2023 mendatang.
Kepala Dispar Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan anggaran belanja Rp19,9 miliar itu meningkat dibanding anggaran belanja tahun ini yang sebesar Rp17,5 miliar.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Anggaran tersebut sebagian besar untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung wisata Rp8 miliar, gaji pegawai Rp6 miliar. Selebihnya untuk peningkatan kapasitas pengelola destinasi wisata serta promosi wisata.
BACA JUGA: Ombak Meluber hingga Area Payung Wisatawan Pantai Parangtritis, Tim SAR: Itu Sudah Biasa
Dia mengakui kenaikan anggaran tersebut memang tidak terlalu signifikan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Bantul, terlebih pascapandemi Covid-19.
“Jadi memang anggaran di Dinas Pariwisata ini tidak banyak berubah dari tahun ke tahun padahal Dispar lokomotif pembangunan. Inginnya kami anggaran lebih banyak tapi karena kondisi keuangan ya mau bagaimana? ” kata Kwintarto, Selasa (30/8/2022).
Sejumlah alasan besaran anggaran belanja Dinas Pariwisata tidak signifikan selain kondisi keuangan, juga karena Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan fisik tidak ada tahun depan.
Selain itu pihaknya memang diminta untuk mencari sumber anggaran lain, di antaranya adalah mengandalkan dana keistimewaan (Danais), dana corporate social responsibility (CSR), dan dana dari Pemerintah Pusat.
Selain itu Dispar juga bisa berkalaborasi dengan OPD lain untuk pengembangan sektor wisata. Dia mencontohkan pengembangan ekonomi kreatif bisa melalui anggaran dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Koperasi, UKM, Peindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP).
“Soal bagaimana mengembangkan pariwisata berbasis pertanian bisa jadi di OPD lain lakukan sinkronisasi dengan Dispar,” katanya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Plt Menpora Ajak Berdoa Semoga Indonesia Tidak Kena Sanksi FIFA
Advertisement

Deretan Warung Sate di Seputaran Imogiri, Serbu Saat Buka Puasa!
Advertisement
Berita Populer
- Ini Dia Pelanggaran yang Banyak Ditemukan saat Ramp Check di Terminal Giwangan, Rata-rata Masalah Administrasi
- Pasar Murah Sleman Bakal Digelar, Sejumlah Bahan Pokok Bakal Dijual Murah
- Miliaran BKK Danais Digelontorkan untuk Kalurahan di DIY
- Keamanan Pangan di Pasar Tiban Bantul Diperiksa
- Selamat! Belasan Prodi UIN Sunan Kalijaga Peroleh Akreditasi FIBAA
Advertisement