Advertisement
Bawaslu Gunungkidul Ingatkan Netralitas ASN dan TNI-Polri
Ilustrasi polisi - Pixabay
Advertisement
Harianjogja.com, Gunungkidul – Bawaslu Gunungkidul berkirim surat ke Pemkab, Polres serta Kodim 0730/GK di Gunungkidul. Surat ini sebagai salah satu upaya mengingatkan netralitas ASN, anggota kepolisian dan TNI dalam pemilu. Selain itu juga sebagai pengingat adanya potensi pencatutan nama-nama di instansi tersebut sebagai anggota maupun partai politik calon peserta Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita mengatakan, surat resmi berkaitan dengan netralitas serta pencatutan nama sebagai anggota parpol sudah resmi diserahkan di 23 Agustus 2022. Diharapkan ketiga institusi ini mencermati sehingga netralitas ASN, TNI-Polri di Gunungkidul tetap terjaga.
Advertisement
BACA JUGA: TelkomClick 2023: Kesiapan Kerja Karyawan dalam Sukseskan Strategi Five Bold Moves di Tahun 2023
Di dalam surat itu juga ada langkah-langkah antisipasi adanya pencatutan nama-nama sebagai anggota parpol. Salah satunya segera melaporkan ke Bawaslu atau KPU Gunungkidul untuk ditindaklanjuti.
“Laporan ini penting untuk upaya klarifikasi. Apakah pencatutan disengaja atau tidak. Yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, ASN dan TNI-Polri diharuskan netral,” katanya, Selasa (30/8/2022).
Baca juga: Parah! 3.600 Warga Gunungkidul Masuk Daftar Ganda Anggota Parpol
Rosita tidak menampik di beberapa daerah sudah ada laporan pencatutan nama-nama seperti ASN sebagai anggota partai. Meski demikian, ia memastikan untuk penyelenggara pemilu seperti di Bawaslu Gunungkidul tidak ditemukan adanya pencatutan.
“Selain berkirim surat, kami juga membuka posko pengaduan pencatutan nama-nama sebagai anggota parpol. Posko terbuka bagi siapa saja bagi yang merasa namanya dicatut,” katanya.
Dia menambahkan, berbagai cara ini dilakukan untuk mengurangi potensi pelanggaran pada tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu. Terlebih lagi, kata Rosita, pengawasan melalui aplikasi Sipol kurang maksimal karena tidak bisa melihat secara rinci.
“Kami bisa mengakses. Tapi, tidak bisa mencermati sampai dengan status pekerjaan anggota parpol yang dilampirkan,” katanya.
BACA JUGA: Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Bantul Siapkan Rekayasa Arus Mudik Lebaran 2023, Kendaraan Dilarang Lewat Cinomati
Pasar Murah Bakal Digelar di Dlingo, Ini Jadwalnya..
Jaringan Gas Bakal Tersambung ke 12.900 Rumah Tinggal di DIY
Begini Progres Konstruksi dan Pembebasan Lahan Tol Jogja Bawen
Advertisement
Larang Baju Bekas, Pemerintah Harus Perhatikan Kebutuhan Sandang Warga Miskin
Dinilai Belum Standar, Lokasi Pembangunan IPA Seropan Diperluas
Anak Muda Diperkenalkan Wayang Lewat Animasi Srikandi
DPRD Gunungkidul Bahas Tiga Raperda Sekaligus
Ke Mana Miliaran Uang Zakat Umat di DIY Mengalir?
Advertisement
Satgas GZSA Wirogunan Jogja Tingkatkan Edukasi dan Penanganan Sampah selama Ramadan
Pariwisata Bantul Harus Terus Berbenah
Kalurahan di Gunungkidul Diminta Perkuat Mitigasi Bencana
Tingkatkan Hasil Panen, Petani Gunungkidul Dibantu Mesin Modern
Harga Pangan Stabil, Dinas Perdagangan Kota Jogja Belum Berencana Gelar Operasi Pasar
Advertisement
Produktivitas Salak Sleman Dibahas Bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Berita Pilihan
Advertisement
Piala Dunia U-20 Batal Digelar di Indonesia, Ini Respons Ganjar
Advertisement
Deretan Warung Sate di Seputaran Imogiri, Serbu Saat Buka Puasa!
Advertisement
Berita Populer
- Sebelum Arus Mudik, Bupati Pastikan Jalur di Sleman Bebas Lubang
- Pejabat dan ASN Dilarang Bukber, Pengusaha Hotel Teriak!
- Komisi A DPRD DIY Desak Pemda DIY Bentuk Satgas Pemberantasan Kejahatan Jalanan
- Gunungkidul Kemungkinan Gelar Pemilihan Lurah 2024 Serentak pada 2025
- Halte Becak Kayuh Didekatkan dengan Trans Jogja, Tukang Becak: Sama Saja, Tetap Remuk Pendapatan
Advertisement
Advertisement
