Puluhan Honorer Kulonprogo Ikut Aksi Damai di Istana Negara, Ini Tuntutan Mereka

Harianjogja.com, KULONPROGO — Puluhan honorer tenaga kesehatan (nakes) dan nonnakes Kulonprogo berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi damai di Istana Negara.

Mereka berangkat untuk memperjuangkan nasib honorer Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang tidak masuk dalam pendataan di Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan menuntut diprioritaskan bila ada lowongan ASN maupun PPPK.

Perwakilan peserta aksi, Gandi menerangkan, dalam aksi damai tersebut pihaknya bakal menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya meminta kejelasan nasib para honorer nakes dan nonnakes dalam seleksi CASN maupun PPPK.

Pihaknya ingin ada aturan yang memprioritaskan para honorer yang telah mengabdi beberapa tahun. Bentuknya dapat berupa nilai afirmasi atau nilai pengabdian bagi para honorer dalam seleksi CASN maupun PPPK.

"Setidaknya ada prioritas untuk tes dan tambahan nilai afirmasi, seperti masa kerja. Mengingat banyak dari kami sudah mengabdi cukup lama, di atas lima tahun, bahkan 15 tahun. Atau bisa juga didorong langsung agar kami diusulkan jadi ASN, bisa yang PPPK," ucap dia, Rabu (21/9/2022).

BACA JUGA: Bawaslu Kulonprogo Terima Aduan Pencatutan Nama oleh Parpol

Tuntutan lain yang bakal disuarakan dalam aksi massa di Istana Negara nantinya juga terkait dengan pendataan di BKN. Para honorer nakes maupun nonnakes yang bekerja di bawah BLUD disebutkan tidak masuk dalam pendataan di BKN.

"Kami juga minta pemerintah menghapus sistem outsourcing karena ada wacana juga yang di fasyankes akan ada outsourcing. Seperti contohnya sopir ambulans, bagian laundry, kan kasihan juga teman-teman kami juga yang berjuang di BLUD dan THL," ujarnya.

Perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Nonnakes (FKHN) Kulonprogo, Dwi Prasetya mengatakan, dia dan rekan-rekannya tidak masuk dalam pendataan BKN lantaran penganggaran yang bersumber dari BLUD atau THL.

"Kalau yang BOK atau yang dari APBD masuk. Jadi kami juga perlu diperhatikan. Karena itulah kami mau ikut aksi damai di Istana Merdeka. Total ada 50 perwakilan honorer BLUD dan THL fasyankes di Kulonrogo yang ikut untuk menuntut kejelasan nasib kami," tegasnya.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan SE No.B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Pendataan Tenaga Non-ASN.

Tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan tersebut adalah honorer (THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data BKM dan pegawai non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah.

Akan tetapi pendataan ini tidak berlaku bagi pegawai non-ASN Badan Layanan Umum (BLU)/(BLUD), pegawai non-ASN petugas kebersihan, pegawai non-ASN pengemudi, pegawai non-ASN satuan pengamanan, pegawai non-ASN dengan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya (outsourcing), pegawai non-ASN dengan SK di atas 31 Desember 2021 dan pegawai non-ASN yang tidak mempunyai masa kerja minimal satu tahun dengan mekanisme pembayaran APBN/APBD.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News