Menteri ATR/BPN: Kalau Masih Ada Mafia Tanah Kita Gebuk Bersama-sama

Harianjogja.com, JOGJA—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan mempercepat transformasi digital dalam sistem pelayanan publik, pengaduan, perizinan, penanganan masalah, dan database. Transformasi digital ini diharapkan dapat memberikan pelayanan transparan, cepat, efektif, dan efesien kepada masyarakat.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengingatkan kembali tugas yang diemban dan diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada jajarannya di kementerian. Tugas itu terkait dengan percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dengan reforma agraria serta pemberantasan mafia tanah. Jokowi juga meminta dukungan dalam percepatan pembangunan IKN.

“Percepatan pembangunan IKN harus bersinergi dengan stakeholder terkait, Badan Otorita dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Saat ini telah diselesaikan empat materi teknis Rencana Dasar Tata Ruang IKN dan lima lainnya ditargetkan selesai pada akhir tahun 2022,” kata mantan Panglima TNI ini pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Tahun 2022 Kementerian ATR/BPN bertema Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cepat, Berkualitas dan Tangguh yang disampaikan melalui keterangan tertulis, Senin (26/9/2022).

Menurut Hadi, program PTSL yang dilaksanakan jajarannya mendapat loncatan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian jumlah tanah terdaftar sebanding dengan 70 tahun sebelum program PTSL. Hingga saat ini, katanya, capaian pendaftaran tanah sudah mencapai 81,6 juta bidang atau setara dengan 64,70/0.

“Untuk mencapai target 1.000/0 pada 2025 memerlukan strategi yang terbaik. Saya mengingatkan pentingnya mengejar target PTSL namun yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas produk yang dihasilkan sehingga tidak menimbulkan residu dan masalah di kemudian hari,” katanya.

Guna menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan, Hadi mengaku langsung turun ke lapangan di daerah untuk secara langsung mengidentifikasi akar permasalahan yang ada.

“Konflik pertanahan sering timbul karena ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah. Oleh karena itu, beberapa permasalahan dapat diatasi dengan skema Reforma Agraria dengan meredistribusikan tanah-tanah kepada masyarakat,” ujarnya.

Dia meminta agar jajarannya menyelesaikan target redistribusi tanah tahun sebanyak 424.510 bidang. Target tersebut, katanya, harus menjadi perhatian khusus dan segera diselesaikan.

Hadi mengatakan sampai saat ini Mafia Tanah sangat meresahkan masyarakat, masih banyak pengaduan terkait hal tersebut.

“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberantas mafia tanah sampai tidak ada lagi mafia tanah di Bumi Indonesia. Kalau masih muncul mafia tanah, mari kita gebuk bersama-sama,” katanya.

BACA JUGA: Selama Pandemi, UII Beri Keringanan SPP Mahasiswa hingga Rp105 Miliar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN DIY Suwito menambahkan sesuai arahan Menteri ATR/BPN untuk percepatan PTSL, lembaganya mengajak gubemur dan bupati serta wali kota untuk menyukseskan program ini. Salah satunya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra-PTSL serta membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan atau bahkan penghapusan BPHTB sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai. 

“Menurut pak menteri masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB,” ujarnya. 

Suwito mengatakan Kementerian ATR/BPN juga mengapresiasi bupati dan wali kota yang telah membebaskan BPHTB kepada masyarakat yang mengikuti program PTSL. Dia berharap hal ini akan di ikuti oleh Bupati dan Wali Kota lainnya karena hal ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dan tentunya mempercepat pelaksanaan program PTSL.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News