Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Ilustrasi./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA — Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jogja, ada empat kemantren di Jogja sebagian wilayahnya memiliki ketinggian tanah di bawah permukaan air sungai, sehingga rawan mengalami banjir.
Keempat kemantren tersebut adalah Danurejan, Umbulharjo, Gondokusuman, dan Tegalrejo. Wilayah yang paling rawan dari masing-masing kemantren berada di sepanjang sungai.
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Jogja, Bayu Wijayanto menyebut beberapa lokasi di empat kemantren tersebut setiap tahun langgan banjir.
“Memang karena wilayahnya padat dan tinggi tanahnya lebih rendah dari permukaan sungai jadi rawan dan langganan banjir,” kata Bayu, Senin (3/10/2022).
BACA JUGA: Tragedi Kanjuruhan, Saatnya Bergandengan Tangan dan Buka Tali Silaturahmi
Bayu menjelaskan selain banjir empat wilayah tersebut juga rawan longsor. Meskipun talut sudah dibangun tinggi, jelas Bayu, di wilayah tersebut tapi potensi banjir dan longsor tetap ada.
“Terutama longsor, biasanya karena arus sungai deras terus menggerus pondasi talud maka kemungkinan longsor tinggi,” kata dia.
Bayu menyebut curah hujan di Jogja relatif sedikit, tetapi air hujan kiriman dari Sleman lewat sungai yang biasanya menyebabkan banjir dan longsor. “Kalau hujan relatif sedikit dan durasinya malah pendek di Kota Jogja,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi berbagai ancaman bencana tersebut, lanjut Bayu, BPBD Jogja sudah memiliki petugas di setiap kemantren untuk memantau dan membantu warga jika terjadi bencana.
“Total ada 15 petugas kami yang siap siaga di tiap kemantren, karena di Umbulharjo itu wilayahnya luas kami tugaskan dua orang sedangkan kemantren lain satu orang,” tuturnya.
Selain banjir dan longsor, Bayu menyebut potensi bencana lain di Jogja adalah angin kencang. “Ada beberapa lokasi punya potensi bencana itu, tetapi datanya masih perlu di-update,” ucapnya.
Berbagai langkah BPBD sudah dilakukan untuk meminimalkan bencana. “Seperti kalau angin ribut itu kami koordinasi dengan DLH Jogja untuk memangkas pohon-pohon biar tidak ambruk,” kata Bayu.
Koordinasi rutin dengan pihak terkait, lanjut Bayu, juga sudah tersistem dilakukan. “Terutama dengan BMKG kami selalu koordinasi untuk pantauan cuaca dan potensi bencananya,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menegaskan akan menindak tegas pengusaha tambang yang merusak lingkungan dan melanggar aturan konservasi.
Kemlu RI mengonfirmasi tujuh WNI tewas akibat kapal tenggelam di Pulau Pangkor, Malaysia. Tujuh korban lainnya masih dicari.
Pemerintah menyiapkan aturan KPR tenor 40 tahun agar cicilan rumah lebih ringan dan akses rumah murah semakin mudah dijangkau masyarakat.
Bahlil Lahadalia mengaku sudah menjelaskan aturan baru harga patokan mineral kepada investor dan Kedubes China di tengah kekhawatiran regulasi tambang.
DPRD DIY menyoroti indikator kinerja daerah yang baru 40 persen meski ekonomi DIY tumbuh dan angka kemiskinan menurun.