RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Ilustrasi rusunawa/Harian Jogja-Dok.
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul tidak bisa mengendalikan harga tanah karena harga tanah ditentukan sepenuhnya oleh pasar.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan harga tanah tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, kecuali komoditas tertentu yang bisa mengakibatkan inflasi daerah seperti beras dan bahan pangan lainnya.
“Tanah diserahkan ke pasar sehingga kenaikan harga tanah ini adalah mekanisme tarik ulur antara supply dan demand,” kata Halim di Parasamya, Kompleks Pemkab Bantul, Rabu (12/10/2022).
Halim mengatakan Pemkab Bantul memiliki rumah susun sewa (rusunawa) yang tersebar di empat kalurahan, yakni Kalurahan Panggungharjo, Tamanan, Banguntapan, dan Ngestiharjo. Rusunawa tersebut untuk warga yang tidak mampu membeli tanah dan mendirikan rumah.
Pemkab juga akan bekerja sama dengan pengembang perumahan untuk membangun rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang maksimal saat ini paling tinggi harganya Rp150 juta dengan tipe dan luasan yang sudah ditentukan.
“Itu upaya pemerintah untuk tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memerlukan tempat tinggal. Kebutuhan permukiman memang menjadi problem kerakyatan kami,” kata Halim.
Senada, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis mengatakan belum ada wacana menjalankan program bank tanah di Bantul. Menurutnya gagasan itu perlu dikaji kembali karena pemkab juga memiliki keterbatasan anggaran untuk hal yang vital seperti program penggentasan kemiskinan dan penanggulangan ketimpangan wilayah.
BACA JUGA: Susahnya Buruh Murah Punya Rumah di Jogja
“Itu mungkin jadi pekerjaan rumah kami karena membutuhkan anggaran yang tidak sedikit,” katanya.
Sejauh ini empat rusunawa yang ada di Bantul, kata Helmi, juga dibangun di atas tanah kas desa. Rusunawa dibangun menggunakan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).
Pemkab Bantul juga masih menunggu kemungkinan ada anggaran pembangunan rusunawa lainnya dari Kemen-PUPR. Lahannya masih dicari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Wisata Bromo kembali dibuka mulai 19 September 2026 setelah kawasan dinyatakan aman pascakebakaran. Simak aturan tiketnya.
iPhone 18 Pro dan Pro Max mulai dijual di 65 negara. Indonesia belum masuk gelombang pertama. Simak harga dan jadwal berikutnya.
Bawa anak ke rumah sakit rujukan? Simak proses rujukan bayi dan anak serta peran TeleNICU dan TelePediatrics.
Prabowo-Gibran hadir di HUT ke-28 PAN dengan batik. Zulhas juga menyampaikan pernyataan soal Prabowo dalam acara di JICC Senayan.
Genre horor mendominasi pendaftar FFI 2026. Ario Bayu menyebut komedi dan drama juga banyak diproduksi sineas Indonesia.