Sultan: Penghargaan WTP Jadi Awal Perubahan Lebih Baik

Harianjogja.com, JOGJA—Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan DIY menyerahkan penghargaan dari Pemerintah RI kepada Pemda DIY atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari 10 kali berturut-turut.

Penghargaan ini diberikan karena Pemda DIY berhasil memperoleh Opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut dari 2012-2021. Gubernur DIY Sri Sultan HB X menerima langsung penghargaan tersebut di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Senin (17/10/2022).

Sri Sultan  menjelaskan penghargaan atas capaian WTP ini bukanlah akhir dari kinerja Pemda DIY, tetapi justru awal menuju perubahan yang lebih baik lagi. Penghargaan ini sekaligus sebagai bentuk komitmen daerah dalam membangun akuntabilitas di hadapan publik.

“Kami tentu berterima kasih terhadap penghargaan yang telah diberikan. Tapi itu bagi kami, ini bukan akhir dari segalanya, justru awal dari sistem manajemen yang secara periodik pertahunnya harus lebih baik. Karena manajemen, kebijakan dan sebagainya bisa berubah, tentu untuk lebih baik,” katanya di Kompleks Kepatihan, Senin (17/10/2022).

HB X menambahkan sistem manajemen Pemda DIY selama ini selalu berupaya untuk menjalankan program sesuai aturan yang berlaku. Masukan atau rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dengan cepat ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan untuk menaati aturan jangka waktu penyelesaian setelah laporan pemeriksaan diberikan.  Rekomendasi yang diberikan BPK harus diselesaikan paling lama 60 hari sejak laporan pemeriksaan disampaikan.

“Setelah pemeriksaan masih mungkin ada kekurangan atau mungkin ada kesalahan. Karena Opini WTP itu juga bisa diberikan dengan catatan, tapi kalau bisa kita lakukan dengan bagus, agar catatan itu tidak ada,” iucapnya.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Arif Wibawa mengatakan, penghargaan yang diberikan kali ini merupakan penghargaan Opini WTP untuk Pemda DIY yang berhasil meraih 12 kali berturut-turut.

Ia berharap di tahun berikutnya Pemda DIY maupun pemerintah kabupaten se-DIY bisa terus memperoleh Opini WTP. Opini WTP ini adalah opini yang paling tinggi diberikan dari BPK karena secara akuntabilitas, penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, termasuk efektivitas pengendalian internal sudah terpenuhi

“Opini WTP diberikan karena Pemda DIY hasil laporan yang dilakukan sudah sesuai dengan kriteria dari BPK,” ungkapnya.

Arif mengatakan, pemerintah daerah yang telah berhasil meraih Opini WTP di atas 10 kali berturut-turut artinya sudah menuju pemerintah yang stabil dan excellent, karena seluruh tata kelola pemerintahan akuntabilitasnya sudah tercapai. Selain Pemda DIY, lima pemerintah kabupaten se-DIY lainnya juga memperoleh Opini WTP minimal tujuh kali berturut-turut.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Wiyos Santoso mengatakan, penghargaan ini bisa diraih Pemda DIY karena komitmen dari seluruh OPD untuk bisa menyelesaikan laporan tepat waktu dan mengungkap kebenaran di laporan keuangan. Hal ini sudah sesuai dengan yang memang diharapkan Gubernur DIY.

“Ngarsa Dalem sudah menyampaikan, kalau melakukan sesuai aturan pasti tentu akan bisa kita capai. Justru yang paling sulit sebenarnya adalah mempertahankan opini WTP. Karena biasanya dengan hasil pemeriksaan BPK yang sudah seperti ini, setiap tahunnya pasti bertambah ketelitian dan kedalaman pemeriksaannya, untuk lebih menggali lagi potensi yang mungkin akan terjadi penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap peraturan,” katanya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News