Khawatir Kondisi Geopolitik, Sultan HB X Buka Peluang Dialog Rumusan Indonesia 2045

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY yang juga Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan HB X, mengkhawatirkan kondisi geopolitik dan geostrategis Indonesia saat menuju Indonesia Emas 2045. Sultan menyinggung pentingnya wilayah lautan, seperti halnya DIY yang telah menetapkan kawasan selatan atau Samudera Hindia layaknya halaman muka untuk pengembangan ekonomi masyarakat.

Sultan khawatir Lemhanas tidak bisa menyelesaikan desain yang diminta Presiden Jokowi untuk merumuskan awal RPJMN 2025-2045, karena perubahan konstelasi geopolitik dan geostrategi negara besar. Sultan pun siap untuk diajak dialog berbagai pihak dalam mempersiapkan hal tersebut ke depan. Harapannya Jogja sebagai kota pelajar ikut berkontribusi dalam merumuskan Indonesia 2045 dengan beragam tantangannya.

“Saya mau saja dialog, kita bertemu saja, tidak perlu seminar, bertemu bergantian, di tempat saya bulan depan juga bisa, kemudian bulan depannya lagi di mana. Perkara yang datang orang 10 orang lima, tidak ada persoalan. Tapi kita berdialog paling sedikit tambah pengetahuan, siapa tahu mereka yang sudah punya sertifikat Lemhanas bisa memberikan masukan,” kata Sultan dalam sambutan pelantikan Ikatan Alumni Lemhanas di Bangsal Kepatihan, Kamis (20/10/2022).

Sultan membeberkan analisisnya terhadap besarnya potensi laut Indonesia terutama selatan. Menurutnya ada alasan penting, mengapa Australia menempatkan pangkalan militer terbesarnya di Darwin. Sultan berpendapat musababnya keberadaan Laut Arafuru memungkinkan Australia langsung menerobosnya untuk urusan ekspor impor. Jika harus melewati timur Papua Nugini, biaya ekspor impor bagi Australia akan sangat mahal. Kondisi ini harus diperhatikan ke depan.

“Mereka sudah berpikir, kalau nanti enggak boleh lewat sama Indonesia, berarti rakyat Australia bisa punah kalau Selat Arafuru ditutup. Ini menjadi tantangan, mereka berpotensi minta izin Jayapura, enggak ke Jakarta, kan begitu, tantangan seperti ini akan makin terjadi dalam proses globalisasi” katanya.

Sultan mengatakan DIY sudah mencoba dalam RPJMD menjadikan Laut Selatan sebagai muka untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Potensi laut hakikatnya sangat membahagiakan. Semua pihak harus menyatukan persepsi bahwa tantangan di masa depan tidak mudah.

“Kami sepakat dengan keinginan Presiden bahwa Indonesia pengiriman [tambang] tidak boleh mentah lagi, berarti smelter akan dibangun di pabrik. Mereka punya ketergantungan dengan Indonesia tetapi nilai berbeda, terutama soal tambang. Strateginya smelter harus ada, karena itu bisa menaikkan bahan baku menjadi 40 sampai 50 kali dari barang bubuk seperti nikel, emas,” ujarnya.

BACA JUGA: Ini Nama Lima Obat Sirup yang Berbahaya untuk Ginjal Anak Menurut Keterangan Resmi BPOM

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI (IKAL) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar sepakat dengan berbagai analisis yang disampaikan Gubernur DIY terkait geopolitik dan geostrategis.

“Saat ini kita harus siap dengan berbagai perubahan yang terjadi di ranah global. Selain itu dari sisi internal, Indonesia harus mencegah potensi polarisasi karena bisa menimbulkan perpecahan terutama jelang 2024. Kita harus bersama-sama mencegah polarisasi ini, kita punya kewajiban moral untuk mengedukasi masyarakat bahwa perlu ada kedewasaan dalam berpikir,” katanya.

BACA JUGA:  Finnet Dukung Digitalisasi Sistem Pembayaran Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News