Advertisement
Cegah KPU-Bawaslu Terjerat KPK, Ketua DKPP: Semoga Kasus Wahyu Terakhir Kalinya
Ketua DKPP RI Hedy Lugito (tengah) saat memberikan keterangan terkait dengan pengukuhan TPD, Selasa (1/11/2022). - Harian Jogja/Sunartono
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mewanti-wanti kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar berhati-hati dan tidak melakukan tindak pidana.
Para penyelenggara pemilu harus menjunjung integritas dalam menjalankan pemilu sesuai aturan perundangan.
Advertisement
Ketua DKPP, Hedy Lugito mengaku intens melakukan pertemuan tripartit yang melibatkan Bawaslu dan KPU selama dua bulan terakhir untuk menegaskan dan mengingatkan terkait dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang harus ditaati.
Jangan sampai kode etik tersebut dilanggar yang berpotensi adanya pelanggaran hukum. Dia berharap ke depan tidak ada lagi kasus seperti keterlibatan komisionber KPU dalam kasus suap seperti yang ditangani KPK dengan menangkap Wahyu Setiawan terkait pemilu 2019 silam. Menurutnya, kadang penyelenggara pemilu tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar.
BACA JUGA: Permukiman Ditata, Aerotropolis Bikin Kulonprogo Lebih Indah Dilihat dari Pesawat
“Sosialisasi di semua daerah sudah berjalan akan berjalan terus sehingga perbuatan sifatnya tercela tidak terjadi. Kami berharap kasus penangkapan KPK yang kasusnya kena saudara Wahyu dari Jawa Tengah, harapannya itu terakhir kali, meskipun sebelumnya ada beberapa komisioner, saya berharap itu terakhir kali,” katanya di sela-sela pengukuhan Tim Pengawas Daerah (TPD) di Hotel Grand Mercure Jogja, Selasa (1/11/2022).
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa menambahkan pelanggaran selama ini yang sering terjadi lebih bersifat administratif seperti penyelenggara Pemilu tidak mengumumkan atau tidak perbaikan data DPT.
Dia mengakui memang kadang ada kasus suap, akan tetapi dengan nominal fantastis tidak banyak. Bahkan lebih banyak persoalan berkaitan dengan masalah pribadi. "Banyak persoalan urusan pribadi penyelenggara, jadi yang dikenai sanksi lebih banyak bukan karena tahapan pelaksanaan pemilu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harian Jogja Gandeng Komunitas Sepeda Gaungkan Kelestarian Lingkungan
Pengelolaan Sampah Kota Jogja, Empat Kelurahan di Kemantren Tegalrejo Gunakan Transporter
Aparatur Nagari Ngayogyakarta Dibahas dalam Simposium Dihadiri Peneliti Berbagai Negara
Lansia Pengendara Motor Meninggal Dunia Seusai Ditabrak Truk Tronton di Jalan Jogja-Solo
Advertisement
Ambrol Akibat Banjir, 2 Jembatan di Pleret Bantul Akan Segera Diperbaiki
Tabrakan Scoopy vs Vario, 2 Orang Terluka
Pemkot Jogja Akan Melibatkan Ribuan Mahasiswa untuk Menangani Sampah
2 Wisatawan Asal Banjarnegara Terseret Ombak di Pantai Parangtritis, 1 Orang Hilang
Produksi Ikan Tangkap di DIY Mulai Meningkat di April 2025
Advertisement
Parkir Liar di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bikin Resah, Dishub Bantul Berjanji Menertibkan
Granat Aktif Ditemukan di Lemari Rumah Warga Tempel Sleman
Mengaku Anggota Polisi, Seorang Pemuda Timbulharjo Sewon Merampas Ponsel di Jalan Bantul
Terungkap CCTV Temuan Mayat Wanita Wonogiri di Sungai Code, Ada Aktivitas Mencurigakan
Ada Pawai Ogoh-Ogoh, Akses Jalan ke Kawasan Malioboro Jogja Ditutup Malam Ini
Advertisement
Pameran Foto Nest to Meet You, Ketika Sarang Menjadi Bahasa Konservasi
Berita Pilihan
Advertisement
BMKG Sebut Ada Aktivitas Patahan di Sumbar, Bisa Memunculkan Gempa Kembar
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Calon PPPK Guru di Sleman Meninggal Ditabrak Truk, Disdik Sleman Akan Beri Santunan
- Pemkot Jogja Gagas Pemeriksaan Gratis Bagi Lansia
- 2,3 Juta Orang Masuk DIY Selama Periode Lebaran 2025, Angka Kecelakaan Turun 11%
- Marak Aksi Buang Sampah Liar, Pemkab Bantul Bakal Atasi Lewat CCTV Pemantau
- Imunisasi Heksavalen Diberikan di Triwulan Ketiga 2025, Kemenkes: Dimulai untuk DIY, Bali dan NTB
Advertisement
Advertisement
