Advertisement
Cegah KPU-Bawaslu Terjerat KPK, Ketua DKPP: Semoga Kasus Wahyu Terakhir Kalinya
Ketua DKPP RI Hedy Lugito (tengah) saat memberikan keterangan terkait dengan pengukuhan TPD, Selasa (1/11/2022). - Harian Jogja/Sunartono
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mewanti-wanti kepada penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu agar berhati-hati dan tidak melakukan tindak pidana.
Para penyelenggara pemilu harus menjunjung integritas dalam menjalankan pemilu sesuai aturan perundangan.
Advertisement
Ketua DKPP, Hedy Lugito mengaku intens melakukan pertemuan tripartit yang melibatkan Bawaslu dan KPU selama dua bulan terakhir untuk menegaskan dan mengingatkan terkait dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang harus ditaati.
Jangan sampai kode etik tersebut dilanggar yang berpotensi adanya pelanggaran hukum. Dia berharap ke depan tidak ada lagi kasus seperti keterlibatan komisionber KPU dalam kasus suap seperti yang ditangani KPK dengan menangkap Wahyu Setiawan terkait pemilu 2019 silam. Menurutnya, kadang penyelenggara pemilu tidak menyadari bahwa tindakannya melanggar.
BACA JUGA: Permukiman Ditata, Aerotropolis Bikin Kulonprogo Lebih Indah Dilihat dari Pesawat
“Sosialisasi di semua daerah sudah berjalan akan berjalan terus sehingga perbuatan sifatnya tercela tidak terjadi. Kami berharap kasus penangkapan KPK yang kasusnya kena saudara Wahyu dari Jawa Tengah, harapannya itu terakhir kali, meskipun sebelumnya ada beberapa komisioner, saya berharap itu terakhir kali,” katanya di sela-sela pengukuhan Tim Pengawas Daerah (TPD) di Hotel Grand Mercure Jogja, Selasa (1/11/2022).
Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa menambahkan pelanggaran selama ini yang sering terjadi lebih bersifat administratif seperti penyelenggara Pemilu tidak mengumumkan atau tidak perbaikan data DPT.
Dia mengakui memang kadang ada kasus suap, akan tetapi dengan nominal fantastis tidak banyak. Bahkan lebih banyak persoalan berkaitan dengan masalah pribadi. "Banyak persoalan urusan pribadi penyelenggara, jadi yang dikenai sanksi lebih banyak bukan karena tahapan pelaksanaan pemilu," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berikut Cara Membeli Tiket Kereta Bandara YIA-Stasiun Tugu Jogja
Prakiraan cuaca Senin 2 Oktober 2023, Suhu Udara Siang Hari di Jogja Capai 31 Derajat Celcius
Terbaru! Trans Jogja Jalur 6A dan 6B Rute Diubah Jadi Lewat Malioboro
PCA Ngampilan Dikukuhkan, Aisyiyah Gerakan Perempuan Muslim Berkemajuan dengan Dakwah yang Menggembirakan
Advertisement
Optimalkan Pengelolaan Sampah, Setiap Dusun di Bantul Bakal Terima Rp50 Juta
Pemkab Gunungkidul Ajukan Danais untuk Membangun TPS 3R di Pelabuhan Gesing
Dukung Trans Jogja, Angkutan Umum ke Wisata Parangtritis Akan Dibuka Kembali
Jejak Soeharto di Wukirsari
24 Foto Terbaik Dunia Dipamerkan di Bantul
Advertisement
Mafia Tanah Kas Desa: Perbedaan Objek TKD Disegel dan Ditipiring, Ini Penjelasannya
Kapanewon Imogiri Dorong Semua Objek Wisata Air Kali Oya Dibuka Lagi
Jalan Sehat Membuka Rangkaian Acara Dies Natalis USD ke-68
Target PAD Gunungkidul dari Sektor Wisata Diturunkan
Desentralisasi Pengelolaan Sampah Jogja, Pemkot Membangun 2 TPS3R
Advertisement
Inovasi Silamanda dan Biola Delman untuk Tingkatkan Kualitas Perikanan Sleman
Berita Pilihan
Advertisement
Tak Menyangka, Tukang Bangunan Ponpes di Jogja Peroleh Hadiah Mobil Listrik
Advertisement
Unik, Taman Sains Ini Punya Gedung Seperti Pesawat Ruang Angkasa
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
