SHARP Hadirkan Rice Cooker Bersertifikat Halal untuk Keluarga Indonesia
Kebutuhan itulah yang menjadi salah satu latar belakang PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) menghadirkan rice cooker bersertifikat halal.
Suasana focus group discussion (FGD) Desa Mandiri Budaya pada Tahap Desa Preneur Embrio 8 Desa, di Kalurahan Bunder, Kapanewon Patuk, Gunungkidul./Istimewa
Harianjogja.com, JOGJA--Pemda DIY melalui Paniradya Kaistimewan DIY terus melakukan inovasi program menggunakan dana keistimewaan DIY untuk memberikan manfaat langsung ke masyarakat. Salah satunya program Kalurahan Mandiri Budaya yang sudah ada di belasan kalurahan di wilayah DIY.
Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan hingga 2022 ini di wilayah DIY sudah ada 18 kalurahan mandiri budaya yang sudah terbentuk dan diberikan program melalui bantuan keuangan khusus (BKK). Dari tahun sebelumnya ada 10 kalurahan, kemudian pada 2022 ini tambah delapan kalurahan dan pada 2023 mendatang rencananya akan ditambah tujuh kalurahan lagi. Saat kalurahan mandiri budaya berada di Gunungkidul empat kalurahan, Kulonprogo tujuh kalurahan, Sleman lima kalurahan dan Bantul dua kalurahan.
Aris menegaskan program Kalurahan Mandiri Budaya ini sepenuhnya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat agar berkembang ekonominya dengan difasilitasi dana keistimewaan. “Bentuk atau aktivitas yang dilakukan ini adalah hasil dari usulan mereka. Hanya saja harus mengarah pada pemberdayaan masyarakat, untuk mengatasi kemiskinan dan berkaitan dengan investasi masa depan, harapannya seperti itu,” katanya, Senin (7/11/2022).
Ia mengatakan program yang dijalankan di 18 Kalurahan Mandiri Budaya ini merupakan usulan dari setiap kalurahan dengan menyesuaikan potensi masing-masing. Sehingga bentuk atau aktivitas pemberdayaan pun berbeda-beda. Dalam berbagai kesempatan sosialisasi di lapangan, ia selalu mewanti-wanti kepada kalurahan agar dalam mengajukan program ini tidak sekadar ikut-ikutan dari kalurahan lain. Melainkan harus murni dari potensi yang dapat dikembangkan di kalurahan tersebut.
“Kalurahan bisa mengembangkan sesuai potensi masing-masing, kami ingin potensi yang mereka dimunculkan. Kaitan yang selalu kami sampaikan, terutama mengarah pada empat hal, mengurangi pengangguran dan peningkatan investasi. Harapannya nanti ada pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Kalurahan mandiri budaya diampu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) yang beda-beda atau silang OPD dan berkolaborasi untuk menjadi pendampingan. Kemudian berdasarkan masterplan yang sudah dibuat, OPD tersebut mengarahkan kalurahan budaya untuk memunculkan dari potensi yang ada.
Program kalurahan mandiri budaya ini digarap melalui kolaborasi lintas OPD untuk memandirikan desa baik dari sisi budaya wisata. Aris berharap di kelurahan mandiri budaya dapat menjadikan sebagai kalurahan mahardika, berdaulat, terintegrasi dan inovatif dalam menghidupi dan aktualisasi nilai keistimewaan.
“Ketika berbicara leader tergantung misal Putat [Patuk, Gunungkidul] leadernya di Dinas Koperasi dan UKM, Pagerharjo oleh di Dispar DIY, Jeruk Wudel oleh Dinas Kebudayaan. Margodadi diampu oleh DP3AP2 DIY, semua ada leadernya. Misalnya di putat ada aktivitas ternak kambing, ternak lele, termasuk memunculkan UMKM yang berkembang di sana,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kebutuhan itulah yang menjadi salah satu latar belakang PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) menghadirkan rice cooker bersertifikat halal.
Celios memperkirakan kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla 2026 mencapai Rp565,03 triliun. Simak wilayah dan sektor terdampak.
Sekda DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta koordinasi terkait pemasangan kawat berduri di kawasan Titik Nol Jogja.
Normalisasi Luweng Ngegong di Tanjungsari menelan Rp255 juta untuk mengurangi risiko banjir yang menggenangi kawasan SMK Negeri 1 Tanjungsari.
BGN mencatat realisasi anggaran MBG Rp165 triliun, menjangkau 58 juta penerima dan menyerap 1,03 juta tenaga kerja lokal.
DPRD Kota Jogja mengalokasikan Rp1 miliar-Rp1,5 miliar untuk integrated farming di Bener yang terintegrasi dengan pengolahan sampah organik.