Advertisement
Kecewa, Buruh Tinggalkan Sidang Pembahasan UMP DIY 2023
KSPSI menyerahkan surat penyataannya saat meninggalkan sidang Dewan Pengupahan DIY, Kamis (24/11/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Dewan Pengupahan DIY mengadakan sidang untuk membahas upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 pada Kamis (24/11/2022).
Sidang yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan buruh.
Advertisement
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY jadi salah satu peserta sidang Dewan Pengupahan. Dalam persidangan, KSPSI DIY menyatakan keluar sidang karena aspirasinya untuk mensejahterakan buruh lewat UMP DIY 2023 tak mendapat ruang.
Pasalnya, dalam penentuan UMP DIY 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan UMP 2023 di mana membatasi kenaikan maksimal 10%.
Dengan begitu, KSPSI menilai dengan kebijakan tersebut UMP DIY 2023 paling tinggi hanya sekitar Rp2,5 juta di mana nilai tersebut jauh dari layak dan hanya menyengsarakan kondisi buruh.
BACA JUGA: Mahasiswa Jogja Berdoa di Nol KM untuk Cianjur
Ketua KSPSI DIY, Kirnadi menjelaskan Permenaker No.18/2022 tak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). “Permenaker No.18/2022 hanya menunjukan kepongahan intelektual yang meskipun dengan rumus yang berbelit–belit hasilnya tetap saja. Kenaikan upah tidak boleh lebih dari 10 persen,” ucap dia, Kamis siang.
Kirnadi menuntut agar Gubernur DIY tak menetapkan UMP 2023 dengan Permenaker No.18/2022, melainkan dengan hasil survei KHL yang dilakukan pihaknya. Besarannya, untuk Jogja Rp4.229.663; Sleman Rp4.119.413; Bantul Rp3.949.819; Gunungkidul Rp3.407.473; dan Kulonprogo Rp3.702.370.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Arif Hartono menyebut sudah memberikan ruang aspirasi seluas-luasnya dalam penentuan UMP 2023.
“Kami sudah berhasil menyusun rekomendasi UMP 2023 kepada Gubernur. Mohon sabar menunggu sampai tanggal 28 November saat pengumuman UMP oleh Gubernur,” kata dia, Kamis sore.
Arif tak dapat mengomentari aksi keluar sidang yang dilakukan KSPSI DIY. “Kami bisa berikan informasi berkaitan UMP setelah diumumkan Gubernur,” katanya pendek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Debt Collector Ditabrak hingga Patah Tulang dan Viral Narasi Tabrak Lari di Gamping, Begini Kronologinya
Rencana Pengoperasian Trans Jogja ke Gunungkidul, Ini Hasil Kajian Tarifnya
Pengemis Viral di Perempatan Bakulan Diamankan Satpol PP Bantul, Diduga Hasilkan Ratusan Ribu per Hari
Ada Dugaan Penerima Bansos Terlibat Judi Online, Begini Tanggapan Pemkab Gunungkidul
Advertisement
Satu Rumah Sengketa di Lempuyangan Akhirnya Dieksekusi, Penghuni Tidak Dapat Kompensasi
Delapan Lowongan PPPK di Gunungkidul Tidak Terisi, Begini Alasannya
Harga Beras Premium di Bantul Naik, Dijual Rp12.000 hingga Rp13.800 Tergantung Jenis
Pelemparan Batu KA Sancaka Relasi Jogja-Surabaya, Dua Penumpang Korban Dapat Asuransi dan Perawatan Medis
Catat! Ini Ini Kalender Event di Jogja Selama Juli 2025
Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih Sidoluhur Sleman Berdayakan Difabel
Pengunjung di Pantai Kulonprogo Diminta Waspada Terhadap Serangan Ubur-ubur
Pemda DIY Lakukan Efisiensi dan Optimalisasi PAD dalam Perubahan APBD 2025
Advertisement
Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang, Selasa 8 Juli 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Fantastis! Polisi Minta Tambah Anggaran Rp63,7 Triliun untuk 2026
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Venue Porda Gunungkidul 2025, Pemasangan Atap Lapangan Tenis Sewokoprojo Dikebut
- Peringati Hari Sosial dan Kasih Sayang, Muslimat NU Kuatkan Ukhuwah di Bulan Mulia
- Bantul Akan Membangun Tempat Pengolahan Sampah Baru di Bawuran Pleret, Ini Lokasinya
- Kasus Mas-mas Pelayaran: Polisi Tegaskan Driver Ojol Pengantar Makanan Hanya Telat 5 Menit
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
Advertisement
Advertisement
