Advertisement
Kecewa, Buruh Tinggalkan Sidang Pembahasan UMP DIY 2023
KSPSI menyerahkan surat penyataannya saat meninggalkan sidang Dewan Pengupahan DIY, Kamis (24/11/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Dewan Pengupahan DIY mengadakan sidang untuk membahas upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 pada Kamis (24/11/2022).
Sidang yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan buruh.
Advertisement
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY jadi salah satu peserta sidang Dewan Pengupahan. Dalam persidangan, KSPSI DIY menyatakan keluar sidang karena aspirasinya untuk mensejahterakan buruh lewat UMP DIY 2023 tak mendapat ruang.
Pasalnya, dalam penentuan UMP DIY 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan UMP 2023 di mana membatasi kenaikan maksimal 10%.
Dengan begitu, KSPSI menilai dengan kebijakan tersebut UMP DIY 2023 paling tinggi hanya sekitar Rp2,5 juta di mana nilai tersebut jauh dari layak dan hanya menyengsarakan kondisi buruh.
BACA JUGA: Mahasiswa Jogja Berdoa di Nol KM untuk Cianjur
Ketua KSPSI DIY, Kirnadi menjelaskan Permenaker No.18/2022 tak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). “Permenaker No.18/2022 hanya menunjukan kepongahan intelektual yang meskipun dengan rumus yang berbelit–belit hasilnya tetap saja. Kenaikan upah tidak boleh lebih dari 10 persen,” ucap dia, Kamis siang.
Kirnadi menuntut agar Gubernur DIY tak menetapkan UMP 2023 dengan Permenaker No.18/2022, melainkan dengan hasil survei KHL yang dilakukan pihaknya. Besarannya, untuk Jogja Rp4.229.663; Sleman Rp4.119.413; Bantul Rp3.949.819; Gunungkidul Rp3.407.473; dan Kulonprogo Rp3.702.370.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Arif Hartono menyebut sudah memberikan ruang aspirasi seluas-luasnya dalam penentuan UMP 2023.
“Kami sudah berhasil menyusun rekomendasi UMP 2023 kepada Gubernur. Mohon sabar menunggu sampai tanggal 28 November saat pengumuman UMP oleh Gubernur,” kata dia, Kamis sore.
Arif tak dapat mengomentari aksi keluar sidang yang dilakukan KSPSI DIY. “Kami bisa berikan informasi berkaitan UMP setelah diumumkan Gubernur,” katanya pendek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ini Pentingnya Pembangunan Karakter Bagi Para Pemuda di Era Digital
Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Senin (7/7/2025)
Advertisement
Bahas Karakter Pemuda di Era Digital, Momo: Seni Jadi Tameng Terakhir Kebebasan Berpikir
Polisi Dalami Peretasan Nomor Whatsapp Bupati Kulonprogo
Polisi Tetapkan "Mas-mas Pelayaran" Penganiaya Rekan Driver Ojol Tersangka dan Ditahan
Tekan Kasus DBD, Dinkes Bantul Imbau Masyarakat Gencarkan PSN
Hajad Dalem Labuhan Kadipaten Pakualaman, Melarung Hal-hal Negatif
Advertisement
Ratusan Ribu Kendaraan Masuk DIY Selama Sepekan Terakhir Liburan Sekolah
Pemkot Jogja Gelar Aksi Serentak Bersih-bersih Sungai di 45 Titik
Seminar Kebangsaan di UGM: PDIP Jogja Dorong Praktik Nyata Ideologi Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari
Kontribusi Nyata untuk Warga, RS Sedayu General Hospital Gelar Khitan Gratis
Masuki Musim Tanam Palawija Saat Kemarau Basah, Petani Kulonprogo Siapkan Parit
Advertisement
Ribuan Pelari Ikuti Bhayangkara Run 2025 di Gunungkidul
Berita Pilihan
Advertisement
Banjir di Kawasan Puncak Bogor, Satu Orang Meninggal Dunia dan 2 Masih Hilang
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Cek Jalur Trans Jogja ke Lokasi Wisata di Jogja
- Bencana Kekeringan Melanda Bantul, Sumber Air Mengering, Warga Trimurti Andalkan Bantuan Droping Air Setiap Hari
- Jadwal DAMRI Jogja ke Semarang Hari Ini
- Top Ten News Harianjogja.com, Minggu 6 Juli 2025: Kasus Mas-mas Pelayaran, Kapolda DIY Digugat hingga Sekolah Kekurangan Siswa
- Perizinan Penambangan di DIY Dibatasi Sebulan, Penggunaan Alat Disesuaikan dengan Lokasi Tambang
Advertisement
Advertisement
