Advertisement
Kecewa, Buruh Tinggalkan Sidang Pembahasan UMP DIY 2023
KSPSI menyerahkan surat penyataannya saat meninggalkan sidang Dewan Pengupahan DIY, Kamis (24/11/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Dewan Pengupahan DIY mengadakan sidang untuk membahas upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 pada Kamis (24/11/2022).
Sidang yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan buruh.
Advertisement
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY jadi salah satu peserta sidang Dewan Pengupahan. Dalam persidangan, KSPSI DIY menyatakan keluar sidang karena aspirasinya untuk mensejahterakan buruh lewat UMP DIY 2023 tak mendapat ruang.
Pasalnya, dalam penentuan UMP DIY 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan UMP 2023 di mana membatasi kenaikan maksimal 10%.
Dengan begitu, KSPSI menilai dengan kebijakan tersebut UMP DIY 2023 paling tinggi hanya sekitar Rp2,5 juta di mana nilai tersebut jauh dari layak dan hanya menyengsarakan kondisi buruh.
BACA JUGA: Mahasiswa Jogja Berdoa di Nol KM untuk Cianjur
Ketua KSPSI DIY, Kirnadi menjelaskan Permenaker No.18/2022 tak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). “Permenaker No.18/2022 hanya menunjukan kepongahan intelektual yang meskipun dengan rumus yang berbelit–belit hasilnya tetap saja. Kenaikan upah tidak boleh lebih dari 10 persen,” ucap dia, Kamis siang.
Kirnadi menuntut agar Gubernur DIY tak menetapkan UMP 2023 dengan Permenaker No.18/2022, melainkan dengan hasil survei KHL yang dilakukan pihaknya. Besarannya, untuk Jogja Rp4.229.663; Sleman Rp4.119.413; Bantul Rp3.949.819; Gunungkidul Rp3.407.473; dan Kulonprogo Rp3.702.370.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Arif Hartono menyebut sudah memberikan ruang aspirasi seluas-luasnya dalam penentuan UMP 2023.
“Kami sudah berhasil menyusun rekomendasi UMP 2023 kepada Gubernur. Mohon sabar menunggu sampai tanggal 28 November saat pengumuman UMP oleh Gubernur,” kata dia, Kamis sore.
Arif tak dapat mengomentari aksi keluar sidang yang dilakukan KSPSI DIY. “Kami bisa berikan informasi berkaitan UMP setelah diumumkan Gubernur,” katanya pendek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tanggapan Ketua Umum Muhammadiyah Soal Putusan Sekolah Swasta Gratis
UGM Bekukan Status Mahasiswa Christiano Tarigan, Tersangka Penabrak Argo hingga Tewas
Kunjungan Wisatawan ke Dlingo Terus Merosot, Pokdarwis Bidik Quality Tourism
Advertisement
Gandeng Notaris dan Pemda, Kanwil Kemenkum DIY Dorong Penambahan Koperasi Merah Putih
Dinas Perdagangan Bagikan Kartu Toilet Gratis ke Buruh Gendong Pasar Beringharjo
Upaya Pemkot Tekan Angka Pengangguran di Jogja
Daftar 15 Siswa Peraih Nilai Tertinggi ASPD 2025 Jenjang SD di Jogja, 1 Anak Raih Poin Sempurna
PPP Muda Mulai Panaskan Mesin Politik untuk Menyongsong Pemilu 2029
Advertisement
Ini Daftar Lokasi Pawai Takbir Keliling 2025 di Jogja, Sleman, Bantul dan Sekitarnya
Sukses Road to ARTJOG di Surabaya, ARTJOG 2025 Siap Ramaikan Yogyakarta
Menteri PU Dody Hanggodo Minta Pembangunan Konstruksi Jalan Tol Jogja-Bawen Dipercepat
Ini Daftar 15 Besar Nilai Rata-rata ASPD Jenjang SD di Kota Jogja, Didominasi Sekolah Swasta
Disnakertrans Segera Sosialisasikan SE Larangan Diskriminasi Kerja di Bantul, Ini Poinnya
Advertisement
Soal Sekolah Swasta Gratis, Pemkab Sleman Tunggu Regulasi Pusat
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Melacak Pihak yang Terlibat Kasus Pemerasan Agen Tenaga Kerja Asing
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tiga Orang Terduga Terlibat Penggantian Plat Nomor BMW Hari Ini Mangkir dari Panggilan, Polisi Jadwalkan Pemanggilan Kedua Besok
- Animo Pembelian Hewan Kurban di Kulonprogo Lesu
- Rencana Pembangunan Jogja Outer Ring Road, DED Masih Menunggu Pusat
- Januari-April 2025, 179 Hektare Lahan Pertanian di Sleman Diserang Tikus
- BPBD Kulonprogo Perpanjang Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi
Advertisement
Advertisement
