Advertisement
Kecewa, Buruh Tinggalkan Sidang Pembahasan UMP DIY 2023
KSPSI menyerahkan surat penyataannya saat meninggalkan sidang Dewan Pengupahan DIY, Kamis (24/11/2022). - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Dewan Pengupahan DIY mengadakan sidang untuk membahas upah minimum provinsi (UMP) DIY 2023 pada Kamis (24/11/2022).
Sidang yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY tersebut melibatkan berbagai elemen, termasuk perwakilan buruh.
Advertisement
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY jadi salah satu peserta sidang Dewan Pengupahan. Dalam persidangan, KSPSI DIY menyatakan keluar sidang karena aspirasinya untuk mensejahterakan buruh lewat UMP DIY 2023 tak mendapat ruang.
Pasalnya, dalam penentuan UMP DIY 2023 menggunakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.18/2022 tentang Penetapan UMP 2023 di mana membatasi kenaikan maksimal 10%.
Dengan begitu, KSPSI menilai dengan kebijakan tersebut UMP DIY 2023 paling tinggi hanya sekitar Rp2,5 juta di mana nilai tersebut jauh dari layak dan hanya menyengsarakan kondisi buruh.
BACA JUGA: Mahasiswa Jogja Berdoa di Nol KM untuk Cianjur
Ketua KSPSI DIY, Kirnadi menjelaskan Permenaker No.18/2022 tak mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). “Permenaker No.18/2022 hanya menunjukan kepongahan intelektual yang meskipun dengan rumus yang berbelit–belit hasilnya tetap saja. Kenaikan upah tidak boleh lebih dari 10 persen,” ucap dia, Kamis siang.
Kirnadi menuntut agar Gubernur DIY tak menetapkan UMP 2023 dengan Permenaker No.18/2022, melainkan dengan hasil survei KHL yang dilakukan pihaknya. Besarannya, untuk Jogja Rp4.229.663; Sleman Rp4.119.413; Bantul Rp3.949.819; Gunungkidul Rp3.407.473; dan Kulonprogo Rp3.702.370.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY, Arif Hartono menyebut sudah memberikan ruang aspirasi seluas-luasnya dalam penentuan UMP 2023.
“Kami sudah berhasil menyusun rekomendasi UMP 2023 kepada Gubernur. Mohon sabar menunggu sampai tanggal 28 November saat pengumuman UMP oleh Gubernur,” kata dia, Kamis sore.
Arif tak dapat mengomentari aksi keluar sidang yang dilakukan KSPSI DIY. “Kami bisa berikan informasi berkaitan UMP setelah diumumkan Gubernur,” katanya pendek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tak Ada Duit, Bando Selamat Datang Wonosari Batal Dibongkar Tahun Ini
Pemkab Kulonprogo Segera Gunakan BTT Dropping Air
Gerindra Gunungkidul Bongkar Pasang Bacaleg
Hanya Ada Satu Partai Yang Mengganti DCS di Kulonprogo
Advertisement
Curi Uang di Dompet Mahasiswi Asal Tiongkok, Warga Gunungkidul Ditangkap
Dinkes Bantul Survei di Kawasan Risiko Tinggi, 10 Orang Positif HIV
Produksi Pertanian Bawang Merah di Sentolo Dapat Mencapai 6.000 Ton
Hampir Pensiun, Aiptu Panut Sudiyana Ajukan Sidang Nikah
Pemkab Fasilitasi Humas se-Gunungkidul Berkolaborasi
Advertisement
Tingkatkan Kesejahteraan Lansia Terlantar, Pemkot Jogja Fasilitasi Reunifikasi Lansia
4 Desa Wisata di DIY Ini Menerima Dana DPUP Kemenparekraf
Agar Layanan Maksimal, Ketua RT dan RW Seluruh Jogja Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Tingkatkan Keselamatan Perjalanan KA, Daop 6 Tutup Perlintasan di Sedayu
Top 7 News Harian Jogja Online, Kamis 21 September 2023
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Wisata Jogja Dekat Malioboro: Ada Pameran, Museum Vredeburg Buka Sampai Malam Akhir Pekan Ini
Advertisement
Berita Populer
- Biskuit Kokola Ajak Anak-Anak TK di Jogja Konsumsi Makanan Higienis
- Tak Diguyur Hujan Lebih dari 2 Bulan, Daerah-Daerah di DIY Ini Berstatus Awas Kekeringan
- Sindikat Penjualan Pertalite Digulung Polisi, Ini Modus dan Total Keuntungan yang Didapat
- Kasus Penjualan Ilegal BBM Subsidi Diungkap, Polresta Jogja: Petugas SPBU Diduga Terima Tips
- Sumbu Filosofi: Rumah yang Menempel Jeron Beteng Akan Direlokasi, Begini Penjelasan Sultan Jogja
Advertisement
Advertisement
