Advertisement
UMP DIY 2023 Naik 7,65%, Buruh: Bukti Kegagalan Keistimewaan DIY!
Foto ilustrasi. - Bisnis Indonesia/Rahmatullah
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Sejumlah buruh di Jogja kecewa dengan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2023 yang hanya naik sebesar 7,65% dibandingkan dengan tahun ini. Buruh menilai Keistimewaan DIY tidak berdaya mewujudkan sistem pengupahan yang layak dan menyejahterakan para pekerja.
Perwakilan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Irsyad Ade Irawan mengaku menolak penetapan UMP 2023 yang naik sebesar 7,65% menjadi Rp1.981.782. Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan sesungguhnya merupakan cerita lama yang terus berulang-ulang.
"Di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat Istimewa. Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yanng membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," kata Irsyad, Senin (28/11/2022).
BACA JUGA: Tanah Terus Bergerak, Jalur Piyungan Hanya Boleh Dilewati Kendaraan Kecil
Pihaknya menilai, upah murah yang ditetapkan berulang-ulang senantiasa membawa buruh pada kehidupan yang tidak layak dari tahun ke tahun, karena upah minimum tidak mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Buruh di DIY kembali menelan pil pahit dan belum merasakan manfaat dari Keistimewaan Jogja. "Persentase kenaikan upah minimum yang kurang 10 persen tak bakal mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan dan tak akan mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY, sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," ujarnya.
Di sisi lain kenaikan upah yang sangat rendah itu merupakan bentuk ketidakpekaan terhadap kesulitan dan himpitan ekonomi buruh di tengah pandemi Covid-19 dan ancaman resesi global yang diprediksi berlangsung pada tahun depan.
"Penetapan UMP DIY 2023 adalah suatu penetapan yang tidak demokratis karena menghilangkan peran serikat buruh dalam proses penetapan upah. Ini sebagai akibat penetapan upah menggunakan rumus/formula yqng tak berbasis survei KHL dan angka yang sudah ditetapkan BPS," ujar dia.
BACA JUGA: Kementerian BUMN Bersama Telkom Bagikan 1000 Paket Sembako Murah di Batulicin
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dampak Tawuran, Museum Ki Hajar Dewantara Diminta Dilengkapi Pagar Pengaman
Ketum PSHT Beri Pernyataan Sikap Terkait Tawuran di Jogja, Ini Isinya
Rombongan PSHT dari Luar Daerah Geruduk Jogja Malam Ini, Kapolda DIY: Itu Hoaks
Warga Sleman Diimbau Mutakhirkan Data Kartu Keluarga
Advertisement
11.629 Pekerja Padat Karya di Bantul Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan
Kelurahan Bumijo, Tingkatkan Pendapatan Masyarakat lewat Enzim Buah
Pemahaman Praktik Pemilu untuk Penyandang Disabilitas Perlu Ditingkatkan
PAW Mendiang Suyanto Anggota DPRD Gunungkidul Tunggu Usulan Partai Politik
Bagian dari JJLS, Jembatan Pandansimo Dibangun Tahan Gempa, Begini Penjelasannya
Advertisement
Bupati Ingatkan Kalurahan Tidak Menghambat Investor Masuk ke Bantul
Pemkab Gunungkidul Terima Tantangan Mentan Perluas Area Tanam Kedelai
Pedagang Pasar Karangwaru Jogja Didorong Menggunakan QRIS
Hadapi Persidangan Tanah Kas Desa, Begini Persiapan Robinson Saalino
Tes Digital Forensik Ponsel Mafia Tanah Kas Desa Rampung, Begini Penjelasan Kejati DIY
Advertisement
Mulai Dilepas, Jumlah Calon Jemaah Haji Sleman Tahun Ini Naik Dua Kali Lipat
Berita Pilihan
Advertisement
Tingkatkan Literasi Digital Masyarakat untuk Promosikan Pariwisata di Jogja
Advertisement
Pengin Nikmati Air Terjun Swiss dan Kebun Tulip ala Belanda, Objek Wisata Ini Cocok untuk Anda
Advertisement
Berita Populer
- Napak Tilas Pemkot Jogja, Ribuan ASN Diajak Berkeliling dengan Bersepeda
- Lengkap! Ini Jadwal KRL Jogja Solo Selasa 6 Juni 2023
- Ada Potensi Hujan di DIY Hari Ini, Simak Persebarannya!
- Seluk Beluk PSHT, Kelompok Pesilat yang Tawuran di Tamsis Jogja
- Rute dan Jam Keberangkatan Bus Damri ke YIA 6 Juni 2023
Advertisement
Advertisement
