Daerah Belum Pulih, DPRD Padang Pariaman Pergi Studi Banding ke Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN— Saat sejumlah kecamatan di Padang Pariaman masih terisolasi akibat banjir bandang dan longsor, rombongan DPRD setempat justru terbang ke Sleman untuk studi banding penanganan bencana, Selasa (2/12/2025). Kunjungan di tengah situasi darurat ini memunculkan pertanyaan mengenai sensitivitas dan prioritas para wakil rakyat terhadap kondisi warganya sendiri.

Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, mengakui tidak semua anggota dewan ikut serta karena situasi di daerah masih belum stabil. “Paling parah ada empat kecamatan terdampak. Padang Pariaman saat ini dalam situasi pascabencana,” ujarnya. Namun, ia berpendapat kunjungan tetap dilakukan untuk mencari referensi kebijakan dari daerah lain.

Diskusi berlangsung sekitar 1,5 jam bersama jajaran Pemkab Sleman yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta. Topik yang diangkat mencakup penanggulangan bencana, transparansi penyaluran dana, tenaga non-ASN, bantuan sosial, hingga disabilitas—isu yang selama ini juga menuai sorotan publik di Padang Pariaman.

Afredison menyebut akses di daerahnya masih terputus akibat banyak jembatan rusak. Namun ia menepis anggapan bahwa deforestasi menjadi faktor dominan, dan mengklaim kawasan hutan Padang Pariaman “tidak seberapa”. Padahal data Renstra Dinas Kehutanan Sumbar 2021–2026 menunjukkan daerah itu memiliki 27.683,06 hektare kawasan hutan, terendah di antara 12 kabupaten di Sumatera Barat.

Minimnya kawasan hutan itu membuat Padang Pariaman kerap menerima limpahan material dari wilayah hulu. “Ketika longsor terjadi di Kabupaten Agam, materialnya mengalir lewat sungai yang melintasi Padang Pariaman,” ujarnya.

Di sisi lain, Agung Armawanta menyatakan Pemkab Sleman tidak memiliki informasi awal yang cukup mengenai kunjungan tersebut. “Kalau saya tahu baru kemarin ada kunjungan ini, tapi mungkin agenda terjadwal jauh hari,” katanya.

Kunjungan DPRD Padang Pariaman ke Sleman tetap berjalan, namun kebutuhan mendesak warga yang masih terdampak bencana memunculkan tuntutan agar prioritas penanganan di daerah tidak bergeser oleh agenda luar daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News